509 Honorer Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

0

BATURAJA (fokus-sumsel.com) — Kabar baik bagi 509 honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten OKU. Pasalnya, pemkab setempat saat ini sudah menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri/tenaga kontrak daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, Kamis (8/11), di aula Rumah Dinas Bupati.

Nota kesepahaman antara Pemerintahan Kabupaten OKU dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan tertuang dalam surat nomor 560/XXII-4/PEMKAB OKU/2018 dan MOU/5/II2018/2018.

Rencananya, 509 honorer mendapat perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM), sebesar Rp 14.600 yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2019.

Dalam sambutannya, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Arief Budiarto, menyampaikan, bahwa pihaknya berupaya merangkul pemangku kepentingan d Bumi Sebimbing Sekundang dengan melihat potensi sasaran yang ada di daerah, dalam rangka upaya mengimplementasikan amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Terutama sasaran potensi itu, adalah pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU.

“Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang BPJS. Kita berupaya merangkul pemangku kepentingan, dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah, dan kali ini sasaran kita adalah pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU,” ucap Arief.

Paling tidak, lanjut Arief, ada dua program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. “Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM),” tukas Arief yang membawahi 8 Kantor Cabang dan 20 Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Sumbagsel.

Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis, menyampaikan, bahwa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan karena menolong di saat yang tidak diinginkan. “Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami,” ucap Kuryana.

Terkait 509 honorer di lingkungan Pemkab OKU, diupayakan dianggarkan melalui APBD OKU agar tidak memberatkan honorer dan ini menjadi kewajiban pemerintah. “Seyogyanya itu dibayar orang per orang. Namun, alangkah baiknya tidak memberatkan honorer kita upayakan disubsidi oleh pemerintah,” tukas Kuryana.

Namun, lanjut Kuryana, pihaknya akan mencari payung hukum untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 509 honorer ini seraya memperhatikan kabupaten/kota mana yang telah melakukan hal demikian. Tidak hanya 509 honorer, bila memungkinkan seluruh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Infonya, Kabupaten PALI telah melakukan itu dan kalau memungkinkan dilakukan segera atau di APBD 2019,” tandas Kuryana.

Pada kesempatan itu, Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis, menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 136.440.000 yang diterima ahli waris Yeni Dawati dan menyerahkan santunan JKK dan JKM sebesar Rp 53.476.000 kepada ahli waris Maryam Elmiyan. (ags)