Bebaskan 30 Ribu Napi se Indonesia, Sumsel Siap – siap Kebagian, Ini Syaratnya

0

PALEMBANG – Menindak lanjuti kebijakan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait pembebasan 30 ribu narapidana di Indonesia lantaran status darurat wabah Pandemik corona virus atau covid-19, kantor wiliyah Kementrian Hukum dan HAM Sumsel saat ini tengah dalam proses persiapan dan pematangan.

Itu disampaikan Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kamenkumham, Gunawan, S.H., M.Si. NIP melalui telepon seluler dan aplikasi whats up.

Ia membenarkan akan ada kuota untuk Sumsel, dan menjelaskan jika pihaknya tengah bekerja keras mempersiapkan data dan penerapannya hingga dapat terwujud dalam waktu dekat ini. “Saat ini, kantor wilayah Hukum dan HAM Sumsel sedang merekapitulasi data dari seluruh satuan kerja lapas, LPKA dan Rutan se Sumsel untuk narapidana yang memenuhi syarat guna diberikan asimilasi serta dapat segera diterapkannya kebijakan dari kementrian tersebut,” tegasnya.

Meskipun belum diketahui secara pasti berapa jumlah narapidana di Sumsel yang akan merasakan kebijakan tersebut, namun hal ini dipastikan menjadi secercah harapan bagi sebagian narapidana untuk segera menghirup udara bebas berkumpul kembali dengan keluarganya.

“Semoga cepat diberlakukan, meskipun belum tahu apakah kebagian atau tidak yang jelas ada harapan untuk saudara kami cepat pulang ke rumah,” terang Nutria salah satu keluarga narapidana kasus narkotika yang mendekam di Rutan Narkotika Serong.

Diketahui sebelumnya, Keputusan itu tertuang dalam keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi.

Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan Narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona (Covid-19).

“Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (30 Maret 2020),” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (01/04) malam.

Rika pun hanya singkat ketika dikonfirmasi, terkait jumlah narapidana maupun anak yang akan dibebaskan melalui asimiliasi dan integritas. “30 ribuan,” kata Rika singkat.

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai syarat ketentuan.

Pertama narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Kemudian, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kepmen itu mengatakan pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Lebih lanjut, laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring.

Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan Kepmen dan melaporkannya kepada Dirjen Pemasyarakatan. (yns)