Cakada Wajib Kantongi SK DPP

0

BATURAJA– Calon Kepala Daerah yang ingin berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) OKU 2020 mendatang, wajib mengantongi SK dari DPP Parpol masing – masing.

“Tidak ada pasangan calon di luar yang diSKkan atau direkomendasikan DPP dan harus ada tanda tangan dari otoritas tertinggi di DPP Parpol tersebut,” ucap Ketua KPU OKU, Naning Wijaya, Kamis (4/7).

Ditegaskan Naning, bagi pengurus Parpol di daerah yang mencalonkan Kepala Daerah di luar rekomendasi DPP maka parpol tersebut dapat diancam pidana. “Ancaman yang sama juga berlaku bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bila menerima pendaftaran paslon yang tidak menyertakan SK DPP parpol,” imbuh Naning.

Pencalonan tanpa surat resmi dari DPP parpol, lanjut Naning, mungkin saja terjadi dalam bentuk pemalsuan atau manipulasi surat keterangan, termasuk SK DPP parpol.

“Pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 184 UU nomor 8 Tahun 2015 yang sudah diperbarui menjadi UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Ancaman hukumannya 3 sampai 6 tahun penjara dan denda Rp 36 juta sampai Rp 72 juta,” terang Naning.

Ditambahkan Naning, bagi KPU sendiri jika meloloskan pencalonan dengan legalitas yang dipalsukan, bisa dijerat dengan pasal 181 UU nomor 1 Tahun 2015. “Ancamannya sama, yakni 3 sampai 6 tahun penjara dan denda Rp 36 juta sampai Rp 72 juta,” pungkas Naning. (kie)