Dewan Pertanyakan Anggaran Pembebasan Lahan Musi IV

0

PALEMBANG, (fokus-sumsel.com) – Komisi IV DPRD Sumatera Selatan kembali mempertanyakan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan jembatan Musi IV Palembang.

Pertanyaan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati pada rapat Paripurna DPRD Sumsel yang dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya di Palembang, Senin (1/7).

Menurut Anita, pada tahun 2018, dana pembebasan lahan jembatan Musi IV sudah dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp9,7 miliar dan tahun 2019 ini pun sudah dianggarkan kembali oleh Komisi IV DPRD Sumsel sebesar Rp30,2 miliar.

“Kenapa ini kita tanyakan kembali karena masyarakat sudah menunggu sangat lama. Masyarakat melalui surat ke saya, mereka sudah dipanggil oleh pihak dinas PU Bina Marga. Mereka diminta identitas, membuat pernyataan, fotocopy sertifikat dan pembuatan rekening. Artinya mereka berharap itu segera dicairkan, tapi ternyata sampai sekarang masih ada sanggahan dari LSM. Apakah sekarang ini, kita pemerintah harus disetir oleh LSM yang mengatakan bahwa pembebasan lahan itu tidak ada dasarnya?,” katanya.

Dana pembebasan lahan untuk jembatan Musi IV memang dilakukan secara bertahap. Ini dilakukan karena APBD Sumsel yang kemampuannya belum bisa dilakukan secara keseluruhan untuk pembebasan lahan tersebut.

“Jika memang ada efisiensi atau perubahan pengalihan maka harus ada persetujuan DPRD, tidak bisa mereka mengatakan ada efisiensi tanpa persetujuan DPRD. Ingat APBD itu dibungkus dengan peraturan daerah yang disetujui antara eksekutif dan legislatif. Kalau ada efisiensi maka dibahas dulu di komisi, jika ada efisiensi dan dapat dijelaskan di komis, kami juga bisa memahami,” ujarnya.

Ia menyatakan, memang untuk penggunaan anggaran bisa dilakukan hingga 31 Desember 2019 mendatang, tapi sudah seharusnya itu sudah dibayarkan karena sudah disetujui DPRD Sumsel sejak awal tahun 2019.

“Kita menganggarkan itu sudah sejak akhir tahun 2018. Saya sebagai Ketua komisi IV DPRD hanya mendorong bagaimana penganggaran jembatan Musi IV dianggarkan di APBD Sumsel,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengatakan, sebenarnya bukan mandak tinggal kebijakan.

“Saya sudah sampaikan kepada dinas teknis, apakah dengan pembayaran ini dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Nanti jangan sampai lahan yang sudah dibayarkan kembali dikuasai lagi. Atau apakah lebih baik kita bayarkan semuanya pada tahun 2020 nanti. Maaf saja, kadang-kadang sudah kita ganti tapi karena belum diolah oleh pemerintah akan dimanfaatkan oleh orang lagi. Nah inikan bakal jadi masalah lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu ia minta agar masyarakat dapat bersabar, karena ini tinggal kebijakan, saja. (SW).