Home / Sumsel / Banyuasin / Dianggap Ilegal, Unras Nyaris Dibubarkan Paksa

Dianggap Ilegal, Unras Nyaris Dibubarkan Paksa

PANGKALAN BALAI (fokus-sumsel.com) — Belasan Pemuda yang tergabung dalam Pemuda Pejuang Demokrasi Kabupaten Banyuasin (PPDKB) melakukan unjuk rasa (Unras) di depan kantor DPRD setempat untuk mendesak agar dilaksanankannya putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang telah mengeluarkan SK PAW DQ dari jabatan sebagai anggota DPRD setempat.

Unras sempat terjadi ketegangan, dimana pengunjuk rasa tidak membawa surat pemberitahuan demo, karena tidak memiliki surat pemberitahuan ke pihak Polres Banyuasin massa nyaris dibubarkan secara paksa, Selasa (13/3/).

Dalam orasinya yang disampaikan Joe Alexander bertidak sebagai kordinator aksi (korak) menuturkan, sebagai pemuda memiliki peran aktif untuk memerangi peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa.

“Kita sebagai pemuda turut mengawasi sistem pemerintahan dan menyuarakan perbaikan dalam sistem pemerintahan terutama sistem pemerintah DPRD Kab. Banyuasin agar tidak ada Iagi dewan yang terjerumus ke dalam lembah kelam narkoba dan mendesak pemerintah untuk lebih ketat dan keras dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap pelaku kejahatan narkoba,” katanya.

Maka dengan ini kami menyatakan sikap, mendesak dan meminta kepada DPRD Banyuasin:

“1. Segera melaksanakan dan menjalankan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 668/KPST/II/2016

TENTANG:

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SDR. DQ , SE DAN PERESMIANP PENGANGKATAN SDR. SHD SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN MASSA JABATAN TAH UN 2014-2019 SERTA: PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO. 452 K/TUN/2017TENTANG: PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

2. Meminta BNK Banyuasin agar melakukan tes urin terhadap seluruh anggota DPRDB Banyuasindalam rangka terciptanya DPRD Banyuasin bersih dari Narkoba

3. Meminta DPR D Banyuasin untuk menegakan keadilan seadil-adilnya tanpa tebang pilih,”

Setelah menyerahkan berkas, kepada pihak perwakilan DPRD Banyuasin sebab tidak ada satupun anggota yang muncul masa membubarkan diri.

Terpisah wakil ketua III DPRD Banyuasin M.Solih ketika di konfirmasi membenarkan telah mendapat surat PAW saudara DQ,

” Ya sudah sampai ke kami kalau tidak lupa satu Minggu yang lalu,”

Kenapa belum diambil langkah pemberhentian masih menunggu keputusan DPC Banyuasin, sesuai intruksi dari biro hukum keputusan pemecatan di serahkan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuasin. (den)

About fokusmediaku

Baca Juga

Bupati Askolani Tegaskan Tes CPNS Berlangsung Murni

JAKARTA (fokus-sumsel.com) — Bupati Banyuasin H Askolani SH MH secara tegas menyatakan pelaksanaan tes CPNS …