Diduga Tak Sesuai Aturan, Warga Desa Bindu Minta Pemilihan Ulang BPD

0

BATURAJA (fokus-sumsel.com) — Warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) meminta pemilihan BPD di desa itu beberapa waktu lalu dilakukan pemilihan ulang lagi. Pasalnya menurut warga, pemilihan yang telah dilaksanakan diduga cacat hukum dan tak sesuai prosedur yang ada.

Mereka menduga tim panitia pemilihan telah menyalahi aturan. “Kami minta diadakan pemilihan ulang, itu harga mati. Sebab ada indikasi keberpihakan dan tak sesuai aturan,” ucap Hairunnas salah satu perwakilan warga Desa Bindu, Sabtu (17/11).

Tidak sesuai atauran yang dimaksut kata Hairunnas, pertama pihak panitia pemilihan BPD hanya menunjuk warga yang berhak memilih pada saat itu.

Kedua ada indikasi keberpihakan kades dengan pantia serta salah satu calon, ketiga sesuai aturan yang mereka tahu bahwasanya yang berhak memilih seharusnya per Kepala Keluarga di desa itu.

“Sudah kelihatan settinganya, kami tidak menuntut pemenangnya tapi kami kecewa dengan pihak panitia dan kades,” tegas Hairunnas.

Diungkapkan Hairunnas, pada hari ini warga dan pantia serta perangkat desa diundang pihak kecamatan untuk dilakukan mediasi. Namun, mediasi yang dilaksankan hari ini mengalami jalan buntu. Selain itu kata dia, pada mediasi hari ini undangan dibatasi untuk warga.

“Jadi tadi Kades Bindu tidak hadir dengan alasan nggak masuk akal. Kami harap mediasi kedepan semua hadir. Selain itu warga juga tidak dibatasi. Kami ingin demokrasi di desa kami berjalan baik,” tegas Hairunnas dan warga lainya.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun, pihak Kecamatan Peninjauan telah melakukan mediasi antar pihak panitia BPD serta warga Bindu, namun belum membuahkan hasil.

“Benar kita sudah mencoba mediasi tapi belum ada hasil dan renacanya akan kita atur ulang,” jelas Zahrudin Camat Peninjauan.

Untuk tuntutan warga sendiri memang meminta diadakan pemilihan ulang, dengan alasan pemilihan tidak sesuai aturan.

“Jadi benar yang memilih tidak seluruh warga hanya per KK, tapi per KK juga tidak seluruhnya hanya sekitar 80 persenlah dengan alasan panitia mengenai anggaran,” kata Zahrudin seraya berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan. (ags)