Diskominfo OKI Gelar Sosialisasi Kerjasama Media Tahun 2019

0

KAYUAGUNG (fokus-sumsel.com) — Dalam rangka standarisasi dan tata tertib administrasi kerjasama kemitraan publikasi media tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI melakukan sosialisasi Peraturan Bupati OKI tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi media massa di Ruang Rapat Bendhe Seguguk I, Kamis (13/12).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Dwi Zulkarnain SH M.Si beserta stafnya, Kasubag Media dan Komunikasi Publik OKI, Adiyanto SPd, Ketua PWI Sumatera Selatan, H Oktap Riady SH, Perwakilan Akademisi dari Stisispol, Ichuk dan dari Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin serta para Direktur PT atau yang mewakili dari PT yang bergerak di bidang media baik cetak, online maupun elektronik.

Ratusan awak media memenuhi undangan Kominfo OKI tersebut. Bahkan wartawan senior sekaligus mantan Ketua PWI Sumsel, H Oktaf Riady SH turut diundang untuk menjadi narasumber.

Oktaf mengungkapkan rancangan Perbup tersebut mendorong pelaku pers untuk serius mengelola media massa. “Ini salah satu upaya agar kita serius dalam mengelola media massa supaya kita berbenah melengkapi administrasi dan meningkatkan performa media yang kita kelola. Kami sangat apresiasi karena ini yang pertama di Sumsel,’’ cetus Oktaf.

Sementara Kepala Dinas Kominfo OKI, Dwi Zulkarnain menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan instansinya untuk bertatap muka langsung dengan para Direktur Perusahaan yang bergerak di bidang media sekaligus ajang silaturahim serta dalam rangka publik hearing (dengar pendapat) mengenai Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar dan Mekanisme Kerjasama publikasi media massa di Pemkab OKI tahun 2019. Draf perbup tersebut memiliki 21 pasal.

“Adanya perubahan nomenklatur tahun 2019 kerjasama publikasi di media massa dialihkan dari Bagian Humas Pemda ke Kominfo. Untuk itu perlu ada peraturan yang bersifat teknis yang mengatur mekanisme dan standar kerjasama publikasi di tahun mendatang untuk tertib administrasi,” ujarnya.

Secara teknis, isi perbup tersebut sudah dilaksanakan di Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Setda OKI yang selama ini mengelola kerjasama kemitraan publikasi dengan media massa.

“Pada prinsipnya ini bukanlah hal yang baru sudah dilaksanakan di Setda hanya saja ada beberapa penambahan nomenklatur dan yang pasti perbup ini petunjuk teknis dan tertib administrasi kegiatan dan OKI merupakan yang pertama membuat dan menyosialisasikan Perbup tentang Pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi media massa. Bahkan Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin ikut serta dalam sosialisasi ini, bisa dikatakan OKI menjadi Pilot Project di Sumsel,” katanya.

Untuk kerjasama publikasi media ini sendiri nantinya akan dikelola oleh Bidang Pengelolaan Publik Dinas Kominfo OKI.

Dalam kesempatan tersebut, Adiyanto SPd selaku Kasubag Media dan Komunikasi Publik Bagian Humas dan Komunikasi Publik Setda OKI yang diminta untuk memaparkan isi perbup menjelaskan, rancangan perbup tersebut sengaja belum diundangkan karena ingin mendengarkan masukan dan saran dari awak media untuk Raperbup tersebut.

“Perbup ini tidak membatasi kerjasama dengan media atau mengintervensi tugas-tugas jurnalistik wartawan. Namun kita ingin memastikan adanya tertib administrasi dan kepastian hukum kerjasama kemitraan publikasi antara pemerintah dengan perusahaan pers,” ujarnya.

Perbup ini mengatur tujuh mekanisme kerjasama kemitraan publikasi yang meliputi pembukaan penawaran, verifikasi administrasi dan faktual, penandatanganan kesepakatan kerjasama, negosiasi harga, media order dan pertanggungjawaban.

“Verifikasi administrasi berdasarkan undang-undang pers dan edaran dewan pers, sementara verifikasi faktual berupa penilaian terhadap blangko daftar isian (angket) yang diisi oleh perusahaan saat mengajukan penawaran kerjasama,” jelasnya.

Dari hasil verifikasi akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) kelengkapan administrasi dan performa media massa seperi jumlah oplah untuk media cetak, jumlah pengunjung media online, serta jangkauan siar (media elektronik).

“Hasil verifikasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam kerjasama. Harapannya hasil ini akan objektif karena melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi,” tegasnya.

Terkait kompentensi wartawan, dalam perbup tidak mengatur wartawan atau penanggung jawab redaksi harus bersertifikasi atau belum bersertifikasi. “Meskipun wartawan atau pimred harus bersertifikasi, Perbup ini tidak intervensi sejauh itu. Namun media yang wartawan ataupun pimpinan redaksinya sudah ataupun belum bersertifikasi akan mempengaruhi bobot penilaian perusahaan pers,” ujarnya.

Adi juga menambahkan, adanya aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu Pepres Nomor 16 Tahun 18 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 17 tahun 2018 yang mengharuskan setiap belanja pemerintah baik pengadaan langsung, tidak langsung maupun swakelola harus melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Perubahan terbaru Pepres pengadaan barang dan jasa mengamanatkan semua belanja pemerintah online baik transaksional maupun pelaporan termasuk belanja publikasi. Makanya dalam waktu dekat Kominfo maupun Bagian Layanan Pengadaan hendaknya menyosialisasikan aturan ini kepada penyedia termasuk ke perusahaan pers.

Meski terjadi perdebatan, Rancangan Peraturan Bupati OKI tentang kerjasama kemitraan publikasi media massa ini seyogyanya didukung oleh awak media yang bertugas di daerah tersebut. (feb)