DPRD Sumsel Bakal Panggil Dinsos Terkait Data Warga Miskin

0

PALEMBANG, – Komisi V DPRD Sumatera Selatan dalam waktu dekat bakal memanggil pihak dinas sosial Sumsel terkait data dari pusdatin banyak kabupaten/kota yang tidak mengupdate data warga miskin di provinsi tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan Mgs Syaiful Padli menyampaikan hal itu di Palembang, Rabu sehubungan dengan kunjungan Kerja Komisi V DPRD Sumsel ke Kementerian Sosial RI dirjen Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial.

Menurutnya, ternyata wajar banyak data orang yang kurang mampu banyak yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena data yang digunakan kabupaten dan kota masih data lama survey BPS Tahun 2015 lewat Pemuktahiran Data Basis Terpadu (PBDT) BPS 2015.

Seharusnya data orang-orang miskin ini setiap tahun di Validasi dan Verifikasi (Verval) oleh Dinsos kabupaten dan kota sehingga data penerima bantuan untuk rakyat yang berhak menerimanya tidak salah orang, ujar politisi PKS ini.

Sebagai contoh Kota Palembang hanya 18 persen dari data Kementerian sosial  orang miskin yang diupdate sampai dengan tahun 2020 artinya banyak rakyat Palembang yang seharusnya mendapatkan bantuan karena datanya belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka tidak mendapatkan bantuan, baik PKH, bantuan langsung tunai maupun PBI untuk BPJS gratis, karena pusat data ini ada di Pusat data Informasi yang ada di Kemensos dan dari Kemensos setiap tahun di bulan Januari dan Juli membuat Surat Ketetapan untuk rakyat Indonesia yang masuk dalam DTKS.

Untuk tahun 2021 akan dilakukan pendataan secara nasional untuk rakyat Indonesia yang berhak menerima bantuan dari Pemerintah dan akan didata mulai dari tingkat RT.

“Untuk itu kita semua harus mengawal agar data yang akan di survei tahun 2021 orang-orang disekitar kita yang berhak menerima bantuan, kita sampaikan ke pemerintah setempat dan kita kawal agar tidak ada penyimpangan data,” katanya. (SW)