DPRD Sumsel Berharap Prestasi LHP WTP Dapat Tetap Dipertahankan

0

PALEMBANG, (fokus-sumsel.com) – Komisi V DPRD Sumatera Selatan mengharapkan agar pengelolaan keuangan daerah tetap berdasarkan pada keuangan yang baik sehingga prestasi LHP WTP dapat tetap dipertahankan.

Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli menyampaikan hal itu pada rapat paripurna LX DPRD Sumsel laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 di Palembang, Senin.

Menurut dia, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dan telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel yang lalu.

Namun, dalam kenyataannya pada rapat pembahasan bersama komisi V masih terdapat OPD-OPD yang mengaku belum menerima LHP BPK tersebut.

“Kami meminta kepada BPKAD provinsi Sumsel dan inspektorat provinsi Sumsel agar laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan kepada OPD terkait sebelum pembahasan bersama komisi-komisi di DPRD sehingga terjadi sinkronisasi pemahaman antara eksekutif dan legislatif terhadap langkah-langkah dalam menindaklanjuti hasil LHP BPK tersebut, ” ujarnya.

Kemudian lanjutnya, terhadap temuan-temuan dalam laporan hasil.pemeriksaan BPK RI kepada OPD-OPD mitra kerja komisi V, pihaknya berharap segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, juru bicara Komisi II DPRD Sumsel, H Gani Subit mengatakan, pengelolaan keuangan masing-masing OPD mitra komisi II sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya diharapkan ke depan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik lagi.

Realisasi anggaran OPD mitra komisi II pada tahun 2018 sudah cukup baik dimana penyerapan anggaran rata-rata sudah mencapai 90 persen walau masih ada beberapa program dan di beberapa OPD masih dibawah 90 persen, untuk itu diharapkan OPD tersebut dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan program kerja sehingga capaian secara fisik maupun keuangan dapat terealisasi sesuai dengan program yang direncanakan, katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan dan audit BPK RI perwakilan provinsi Sumsel terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2018 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp680,5 miliar.

Dengan adanya silpa tahun anggaran 2018 ini tentunya akan dapat dimanfaatkan guna membiayai program/kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2019.

Hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi yang mengemukakan beberapa saran dan koreksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna ini akan menjadi catatan tersendiri bagi kami untuk dijadikan bahan penyempurnaan dan perbaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 dan tahun-tahun mendatang, katanya. (SW)