DPRD Sumsel Gelar Paripurna LX Laporan Hasil Pembahasan Komisi Terhadap Raperda APBD 2018

0

PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna LX  laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna LX DPRD Sumsel itu dipimpin oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan MA Gantada yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan dihadiri Gubernur Sumsel, Herman Deru dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel di Palembang, Senin.

Juru bicara Komisi I DPRD Sumsel, Lindawati Syaropi mengatakan, komisi I telah melakukan pembahasan dan penelitian secara seksama terhadap raperda tersebut. Oleh karena itu Komisi I DPRD Sumsel dapat menerima dan memahami raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun 2018.

Komisi I juga memberikan rekomendasi agar BPKAD segera menyelesaikan aset-aset Pemprov Sumsel yang masih tersandung masalah hukum dan berkoordinasi dengan OPD yang terkait, katanya.

Sementara itu, juru bicara Komisi II DPRD Sumsel, H Gani Subit mengatakan, komisi II DPRD Sumsel dapat menerima dan memahami raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dengan harapan sebagaimana terangkum dalam rekomendasi yang disampaikan.

Kemudian untuk pengelolaan keuangan masing-masing OPD mitra komisi II sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya diharapkan ke depan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik lagi.

Realisasi anggaran OPD mitra komisi II pada tahun 2018 sudah cukup baik dimana penyerapan anggaran rata-rata sudah mencapai 90 persen walau masih ada beberapa program dan di beberapa OPD masih dibawah 90 persen, untuk itu diharapkan OPD tersebut dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam  pengelolaan keuangan dan perencanaan program kerja sehingga capaian secara fisik maupun keuangan dapat terealisasi sesuai dengan program yang direncanakan, katanya.

Begitu juga untuk laporan hasil pembahasan dan penelitian Komisi III DPRD dan Komisi IV DPRD Sumsel disampaikan oleh masing-masing juru bicara komisi Ardani Awam dan  Askweni.

Sementara juru bicara Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli menyampaikan,
Komisi V DPRD Sumatera Selatan mengharapkan agar pengelolaan keuangan daerah tetap berdasarkan pada keuangan yang baik sehingga prestasi LHP WTP dapat tetap dipertahankan.

Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dan telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel yang lalu.Namun, dalam kenyataannya pada rapat pembahasan bersama komisi V masih terdapat OPD-OPD yang mengaku belum menerima LHP BPK tersebut.

“Kami meminta kepada BPKAD provinsi Sumsel dan inspektorat provinsi Sumsel agar laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan kepada OPD terkait sebelum pembahasan bersama komisi-komisi di DPRD sehingga terjadi sinkronisasi pemahaman antara eksekutif dan legislatif terhadap langkah-langkah dalam menindaklanjuti hasil LHP BPK tersebut,” ujarnya.

Kemudian lanjutnya, terhadap temuan-temuan dalam laporan hasil.pemeriksaan BPK RI kepada OPD-OPD mitra kerja komisi V, pihaknya berharap segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan dan audit BPK RI perwakilan provinsi Sumsel terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2018 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp680,5 miliar.

Dengan adanya silpa tahun anggaran 2018 ini tentunya akan dapat dimanfaatkan guna membiayai program/kegiatan yang akan diusulkan  dan dilaksanakan dalam perubahan  APBD Sumsel tahun anggaran 2019.

“Hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi yang mengemukakan beberapa saran dan koreksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna ini akan menjadi catatan tersendiri bagi kami untuk dijadikan bahan penyempurnaan dan perbaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 dan tahun-tahun mendatang,” katanya. (ADV/SW)