DPRD Sumsel Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD 2021

0
Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki dan Kartika Sandra Desi saat memimpin rapat paripurna ke XXXVII dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda perubahan APBD Sumsel 2021.

PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna ke XXXVII dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda perubahan APBD Sumsel 2021.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki dan Kartika Sandra Desi serta dihadiri anggota DPRD Sumsel lainnya. Hadir pula pada rapat paripurna tersebut Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel di Palembang, Sabtu.

Ke sembilan fraksi DPRD Sumsel menyampaikan pemandangan umum fraksi melalui juru bicaranya masing-masing yaitu, Fraksi Golkar, Nadia Basyir, kemudian Fraksi PDIP Ike Mayasari, Fraksi Gerindra, Susilawati, Fraksi Demokrat, Gani Subit, Fraksi PKB, M Oktaviansyah, Fraksi Nasdem, Sri Sutandi, Fraksi PKS, Ahmad Toha, Fraksi PAN, Abusari, dan Fraksi Hanura-Perindo, H Sahruddin.

Pada kesempatan itu sejumlah fraksi juga menyoroti mengenai dana hibah, Fraksi PDIP
melalui juru bicara Fraksi PDIP Ike Mayasari mengatakan, terkait dana hibah yang penempatannya di Badan Kesbangpol sampai saat ini masih belum terserap oleh Penerima Hibah antara lain KPUD Sumsel dan lain-lain, sedangkan saat ini telah memasuki pembahasan APBD Perubahan, karena itu fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasannya kepada gubernur.

Kemudian, lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mendukung Gubernur untuk melakukan penambahan alokasi anggaran untuk Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan merealisasikan perekrutan 400 orang tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian, yang akan mengisi kekurangan tenaga penyuluh pertanian di desa/kelurahan yang tersebar di 17 kabupaten/kota dalam wilyah Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Ahmad Toha menyampaikan bahwa Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sumsel atas adanya penambahan pengangkatan penyuluh pertanian sebanyak 400 orang.

“Kita berharap kebijakan ini menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan produksi hasil pertanian sehingga berdampak pula kepada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi para petani serta mengharumkan nama provinsi Sumsel di tingkat nasional,” katanya.

Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Gani Subit menyatakan, fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah kembali menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan melakukan tambahan perekrutan Petugas Pendamping Penyuluh di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan serta Kelautan & Perikanan.

Selain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, program perekrutan tenaga penyuluh ini juga dapat meningkatkan wawasan Kompetensi SDM masyarakat Sumatera Selatan di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan serta Kelautan & Perikanan.

Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar perekrutan tenaga penyuluh tersebut berjalan sesual prosedur dan mengedepankan azas profesionalitas, sehingga penyuluh yang dihasilkan dari proses rekruitmen tersebut benar-benar memliki kompetensi dan dapat mencerdaskan pelaku ekonomi di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, UMKM serta Kelautan & Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. (ADVERTORIAL)