DPRD Sumsel Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2023

0
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya yaitu HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya pada rapat paripurna Pemandangan umum fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda APBD tahun 2023 di Palembang, Senin (26/9). Foto: Istimewa

PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna ke-LVI (56) pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023 di Palembang, Senin (26/9).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki SE didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya yaitu HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM dan Hj Kartika Sandra Desi SH, serta dihadiri juga anggota DPRD Sumsel lainnya.

Hadir pula Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya, Sekda Sumsel SA Supriono, para pimpinan OPD dan dinas serta undangan lainnya.

Pada rapat itu sembilan fraksi di DPRD Sumsel menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023.

Secara bergantian fraksi-fraksi di DPRD Sumsel menyampaikan pemandangan umum melalui  juru bicara masing-masing fraksi. Diawali Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Ersangkut S.Psi, dilanjutkan Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Ike Mayasari SH MH.

Selanjutnya pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan juru bicara Drs H Solehan Ismail, lalu Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Tamtama Tanjung, dilanjutkan Fraksi PKB melalui juru bicaranya Dra Hj Nurhilyah.

Setelah itu Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara Yenny Elita S.Pd MM, kemudian Fraksi PKS melalui juru bicaranya Firdaus SH, lalu Fraksi PAN melalui juru bicaranya Abusari SH M.Si, dan diakhiri penyampaian pemandangan umum Fraksi Hanura Perindo melalui juru bicaranya Ahmad Firdaus Ishak SE MSi.

Juru bicara Fraksi Golkar, Ersangkut mengatakan, APBD 2023 merupakan tahun anggaran keempat Pemprov Sumsel dibawah kepemimpinan Gubernur H Herman Deru dan Wagub H Mawardi Yahya. Untuk itu, Partai Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel agar dapat memaksimalkan anggaran yang ada untuk mewujudkan semua visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.

Maka dari itu lanjutnya, Fraksi Partai Golkar meminta untuk mencapai visi misi tersebut diperlukan langkah strategis, inovasi dan penyusunan program yang tidak hanya menjiplak (copy paste) dari program sebelumnya. “Kami harap pandangan umum fraksi ini bisa menjadi masukan dan dorongan terhadap Pemerintah Provinsi  Sumsel dalam menjalankan tanggungjawab dengan baik,” tegasnya.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ike Mayasari menyampaikan, pihaknya minta fokus terhadap pembahasan yang dilakukan untuk membuat raperda yang dibahas ini menjadi peraturan daerah.

Sementara Fraksi Partai Gerindra, dalam pemandangan umumnya yang disampaikan juru bicara H Solehan  Ismail  menyampaikan, pihaknya berharap nota keuangan dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Gerindra juga mengapresiasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan kekayaan daerah, yang meningkat. “Tetapi peningkatan belum optimal, untuk tingkatkan PAD, Fraksi Gerindra menyarankan Pemprov Sumsel terus proaktif dalam mencari sumber-sumber PAD,” ujarnya.

Kemudian Tamtama Tanjung saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi  Demokrat mengatakan, pihaknya menilai ke depan perlu diperhatikan terobosan baru untuk meningkatkan iklim investasi dan bentuk usaha di daerah serta pengembangan ekspor.

“Selain untuk peningkatan PAD, perlu digali sumber baru seperti sumber dari terminal khusus dan pelabuhan, selain yang sudah ada yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang muaranya akan meningkatkan Pendapatan Daerah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya Hj Kartika Sandra Desi SH dan Wakil Gubernur Sumsel, H  Mawardi Yahya pada rapat paripurna Pemandangan umum fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda APBD tahun 2023 di Palembang, Senin (26/9). Foto: Istimewa

Dari aspek belanja, Partai Demokrat berpendapat, belanja Pemprov Sumsel seharusnya dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi serta meningkatkan daya saing masyarakat dan daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan atau jaring pengaman sosial dan infrastruktur, sehingga mobilitas, konektivitas dan produktifitas masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.

Sementara Fraksi PKB, dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Hj Nurhilyah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka membangun Kota Palembang.

Selanjutnya Fraksi Nasdem melalui  Juru bicara Fraksinya, Yenni Elita mengatakan, pihaknya meminta penjelasan dengan adanya peraturan daerah yang dirasa tidak efektif. “Karena tidak didahului naskah akademik, agar tidak menimbulkan suatu masalah. Kita juga meminta adanya skala prioritas anggaran tahun 2023 dan yang akan datang,” ujarnya.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Firdaus, menyatakan bahwa perlu untuk mengetahui keluhan masyarakat terhadap dampak kenaikan harga BBM dan bagaimana kebijakan Pemprov Sumsel. “Termasuk ojek online,” jelasnya.

Sementara itu, pemandangan umum  Fraksi PAN yang disampaikan oleh Abusari, fraksinya mengapresiasi Pemprov Sumsel yang dinilai memiliki dedikasi tanpa kenal lelah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita juga memberikan apresiasi kepada Gubenur Sumsel yang merekrut petugas pertanian dan perkebunan yang sudah tersebar di Sumsel. Juga personel petugas peternakan dan perikanan, serta personel petugas kehutanan,” tegasnya.

Terakhir Fraksi Hanura Perindo melalui juru bicara  Ahmad Firdaus menyampaikan, fraksinya menilai anggaran yang sudah disusun memenuhi syarat peraturan UU dan tidak ada pelanggaran.

Usai penyampaian pemandangan umum dari seluruh Fraksi di DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki selaku pemimpin rapat, menutup rapat paripurna ini dan mempersilahkan pihak eksekutif menyiapkan jawaban atau tanggapan untuk disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya, pada 29 September mendatang. (ADVERTORIAL)