DPRD Sumsel Terima Kunjungan Kerja Pansus DPRD Muaraenim

0

PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota panitia khusus LKPJ DPRD Muaraenim dan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Muaraenim tahun 2018.

Kedatangan rombongan pansus DPRD Muaraenim ke DPRD Sumsel yang dipimpin Faizal Anwar SE selaku Ketua Pansus LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kabupaten Muaraenim tahun 2018 itu diterima oleh Sekwan DPRD Sumatera Selatan, Ramadhan S Basyeban serta OPD Provinsi Sumsel terkait di ruang Badan Anggaran DPRD Sumsel di Palembang, Jumat (28/6).

Menurut Ramadhan, kunjungan kerja Pansus DPRD Muaraenim itu terkait dengan LKPJ dan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Muaraenim tahun 2018.

Sehubungan dengan hal itu pihaknya menjelaskan kalau untuk  LKPJ dan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Muaraenim tahun 2018 itu mekanismenya sama dengan yang sedang dilaksanakan oleh DPRD provinsi sekarang ini.

Tentu apa yang disampaikan dalam pertemuan tadi akan dibuat laporan ke pimpinan dewan dan persoalan infrastruktur tentu akan disampaikan ke komisi yang membidangi yaitu komisi IV DPRD Sumsel, kemudian masalah tapal batas komisi I bidang pemerintahan.

Selanjutnya masalah sekolah yang akan dibangun lokasinya sudah ada tinggal pembangunan fisik saja dan kouta penerimaan siswa yang ruang kelasnya tidak cukup tentunya harus dicari solusinya karena pada Juli nanti sudah awal masuk sekolah kemudian masalah guru dan ini tentunya yang membidanginya komisi V DPRD Sumsel.

“Jadi, semua yang disampaikan nanti akan disampaikan ke komisi masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” katanya.

Sementara itu Ketua Pansus LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Muaraenim tahun 2018 DPRD Muaraenim, Faizal Anwar menyatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke DPRD provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi dan dalam rangka mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta kesejahteraan masyarakat Muaraenim.

“Kedatangan kami ke sini mau bertemu dengan DPRD provinsi dan OPD terkait dengan hal yang menjadi kewenangan provinsi dan dalam rangka mendukung kinerja OPD Muaraenim serta kesejahteraan masyarakat Muaraenim,” ujarnya.

Menurut dia, bahwa tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Muaraenim salah satu indikatornya itu adalah penyebabnya peran pemerintah provinsi yang kami nilai itu sangat kurang terhadap Muaraenim, karena itu pihaknya koordinasi dengan provinsi terkait dengan hal-hal yang dilakukan provinsi.

Hal-hal itu terkait dengan dana bagi hasil yang sampai sekarang belum didistribusikan, kemudian yang kedua menyangkut kewenangan termasuk lingkungan masyarakat seperti izin eksploitasi batu bara kami melihat Muaraenim seperti diabaikan sebagai pemilik wilayah.

Selanjutnya mengenai hal-hal berkaitan kesejahteraan masyarakat pembahasan  harga yang dihasilkan masyarakat seperti  sawit dan karet harga yang dibahas oleh dinas perkebunan persoalan plasma, sementara perkebunan mandiri tidak pernah mereka singgung belum lagi sarana-sarana yang berkaitan dengan usaha rakyat petani perkebun dimana kontribusi pemerintah provinsi terhadap Muaraenim sangat minim seperti bibit dan hal-hal lain berkaitan dengan kesejahteraan rakyat begitu juga pembangunan infrastruktur Muaraenim sangat minim yang dilakukan pemprov.

“Sehubungan dengan hal itu pula kami tergerak ke sini supaya provinsi lebih memprioritaskan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat karena Muaraenim sudah memberikan sumber daya alam untuk Sumsel,” katanya. (Adv/SW)