Dua Oknum BPN Palembang Divonis 4 Tahun Penjara

0
Majelis hakim PN Palembanv saat menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa, Senin (4/7). Foto: Nasuhi Sumanto

PALEMBANG – Pengadilan Negeri (PN) klas 1A khusus Palembang kembali mengelar sidang lanjutan terhadap kedua terdakwa oknum BPN yakni Ahmad Zairil Dan Yoke yang terlibat Kasus dugaan korupsi gratifikasi program PTSL tahun 2019 dengan Agenda Pembacaan Putusan, Senin (4/7).

Dihadapan majalis hakim yang diketuai oleh Mangapul Manalu SH MH, kedua terdakwa yang dihadirkan secara virtual mendengarkan pembacaan putusan.

Dalam Amar putusan majelis Hakim menjelaskan bahwa perbuatan kedua terdakwa diancam dalam Pasal 12 huruf B besar tentang tindak pidana korupsi.

“Mengadili dan menjatuhkan terdakwa Ahmad Zairil dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan,” tegas majelis hakim saat di persidangan.

“Sementara itu untuk terdakwa Joke, dijatuhkan hukum dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan,” tegas majelis hakim saat di persidangan.

Untuk diketahui bahwa kedua terdakwa Ahmad Zairil, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara.

Sedangkan terdakwa Joke, dituntut JPU dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Palembang, Boby H Sirait SH MH saat diwawancarai mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari secara keseluruhan atas vonis majelis hakim itu.

“Langkah hukum apa nanti akan kita tentukan setelah mempelajari secara keseluruhan salinan putusan majelis hakim, termasuk perkara ini juga tidak menutup kemungkinan akan kita kembangkan,” pungkasnya.

Sementara itu tim penasehat Hukum terdakwa yakni Ahmad Zairil dan Yoke, Jasmadi SH MH saat dikonfimasi mengatakan, selaku tim kuasa hukum akan berkoordinasi dengan kliennya terlebih dahulu untuk menentukan langkah hukum atas vonis majelis hakim tersebut.

“Kami menghormati atas putusan majelis hakim, tentunya akan berkoordinasi dahulu dengan klien kami langkah hukum apa yang akan diambil, apakah menerima atau banding, ada waktu tujuh hari untuk menentukan sikap,” ujar Jasmadi.

Dalam Dakwaan JPU  bermula pada tahun 2019, dimana masyarakat di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang melalui Lurah mengajukan penerbitan sertifikat tanah program PTSL.

Akan tetapi dalam perjalanannya,  pengajuan masyarakat melalui Program PTSL tersebut tidak diproses dan diterbitkan sertifikatnya. Namun kedua tersangka tersebut disinyalir malah menerbitkan sertifikat tanah seluas 100 hektare yang diduga untuk pihak-pihak tertentu.

Dimana dari penerbitan sertifikat tanah 100 hektare tersebut, kedua tersangka menerima gratifikasi tanah di Kelurahan Karya Jaya Kertapati, disinyalir tersangka Ahmad Zairil menerima gratifikasi berupa lahan 1 hektare, sementara Yoke menerima 5.000 meter. (yns)