Dugaan Adanya Pelanggaran, Caleg Gerindra Lapor ke Bawaslu OKI

0

KAYUAGUNG (fokus-sumsel.com) — Dugaan adanya pelanggaran Pemilu legislatif DPRD kabupaten/kota dapil 01 di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI pada 17 April lalu membuat Caleg dari Partai Gerindra Nomor Urut 0, Abdul Hamid SH melapor ke Bawaslu setempat, Senin (29/4).

Didampingi tiga kuasa hukumnya Abdul Hamid melaporkan atas beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di pemilihan legislatif DPRD kabupaten/kota di beberapa TPS Desa Sukaraja pada Bawaslu OKI.

Hal ini disampaikan oleh Awansyah SH selaku kuasa hukum Caleg DPRD dari Partai Gerindra Abdul Hamid kepada wartawan.

Menurut dia, diduga telah terjadi pelanggaran dalam pemilu dan penggelembungan jumlah surat suara di sejumlah TPS Desa Sukaraja dan terindikasi ada kecurangan seperti dugaan perubahan data pemilih yang berdasarkan dari data kami seperti data nama yang terdapat di DPT yang diantaranya ada yang sudah meninggal dunia dan kerja diluar kota juga ada yang kerja diluar negeri namun tetap dapat menyalurkan hak pilihnya.

“Itulah dugaan kami telah terjadi pelanggaran pemilu di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran, kami selaku tim kuasa hukum dari Caleg Partai Gerindra Abdul Hamid berharap agar permasalahan ini dapat segera diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat segera diselesaikan oleh Bawaslu OKI,” katanya.

Sementara itu Ketua Bawaslu OKI, Ihsan Hamidi melalui Divisi Penanganan Pelanggaran, Ayong Hendra SH.i mengatakan, bahwa pihaknya hari ini telah menerima laporan dari kuasa hukum Calon dari Partai Gerindra dengan isi laporan ialah dugaan perbuatan merubah atau menghilangkan suara dan tempat kejadiannya di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI.

“Saat ini laporan tersebut telah kita terima, selanjutnya kita akan lakukan kajian awal untuk mempelajari dulu laporan maupun bukti-bukti yang disampaikan,” tegasnya.

Selanjutnya kata dia, pihaknya akan memanggil terlapor guna menentukan dari laporan ini apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Kemudian dikaji bagaimana mekanismenya, disitukan ada pengawas TPS, ada saksi parpol dalam kenyataan di lapangan.

“Dan bila tidak terpenuhinya unsur pidananya maka ini mungkin masuk dalam ranah administrasi, kalau sudah masuk baru kita menentukan mekanisme penyelesaiannya,” terangnya. (febri/gani)