Johan Minta Warga OKU Awasi Orang Asing

0
Wakil Bupati OKU, Johan Anuar.

BATURAJA – Wakil Bupati OKU, Johan Anuar atau akrab disapa JA meminta kepada masyarakat agar ikut serta mengawasi mobilitas orang asing di Kabupaten OKU demi menjaga keutuhan NKRI.

“Pada prinsipnya kita tidak akan antipati dengan kehadiran orang asing di daerah kita namun harus tetap mematuhi semua tatanan pemerintahan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keimigrasian,” kata JA saat menghadiri sekaligus membuka acara rakor Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) meliputi 3 kabupaten, yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan di BallRoom Hotel BIL Baturaja, Selasa (07/07).

Pada kesempatan itu JA menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Muara Enim yang telah memfasilitasi penyelenggaraan rapat tim pengawasan orang asing tersebut.

“Harapan saya melalui rapat ini kita bisa memantapkan koordinasi dan kerjasama antar tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan untuk semakin sinergitas dalam menata pembaruan fungsi pemerintahan memajukan pembangunan, serta mensejahterakan masyarakat dan penguatan kerjasama dalam hal pertukaran informasi penegakan hukum Keimigrasian,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Machmudi yang juga Ketua Pelaksana Kegiatan Rakor Tim Pora menjelaskan, rakor kali ini mengangkat tema “Pengawasan Orang Asing Di Era New-Normal”.

Menurut dia, salah satu tugas pokok Kantor Imigrasi kelas 2 Muara Enim khususnya bidang intelijen dan penindakan keimigrasian yaitu melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas 2 Muara Enim.

Melihat kondisi yang demikian Kantor Imigrasi kelas 2 Muara Enim memandang perlu untuk mengadakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi imigrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian serta menyamakan persepsi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel diwakili Kepala Bidang intelijen dan penindakan keimigrasian Syafrizal menyampaikan dalam rangka tegaknya Kedaulatan negara maka Tentulah orang asing yang bermanfaat bagi negara yang dapat dijadikan masuk sesuai dengan elektron valensi yang dijalankan pada imigrasi yang kemudian hal tersebut disebut dengan Tri fungsi imigrasi berupa fungsi pelayanan fungsi penegakan hukum dan fungsi fasilitator dan bangunan yang merupakan amanat dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Pada pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa pembentukan tim pengawasan orang asing terdiri atas instansi terkait baik di pusat maupun di daerah. Pengawasan orang asing menjadi penting sebagai wadah untuk dapat menemukan informasi agar terciptanya suatu pembangunan yang mengedepankan aspek keamanan merupakan sinergitas instansi dalam pengawasan orang asing,” tandasnya. (kie/ril)