Kades Simpang Tiga Makmur Terancam 6 Tahun Penjara

0
Suasana sidang perdana dengan agenda membacakan dakwaan di PN Kayuagung Kabupaten OKI, Selasa (10/5). Foto: Febri Saleh

KAYUAGUNG – Kepala Desa Simpang Tiga Makmur, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Syamsul Bahri dan Asmara yang merupakan staf pemerintah desa terancam hukuman 6 tahun penjara lantaran melakukan pemalsuan surat.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus pemalsuan surat dengan nomor perkara : 228/Pid.B/2022/PN Kag atas nama terdakwa Asmara dan nomor perkara 229/Pid.B/2022/PN Kag atas nama terdakwa Syamsul Bahri di PN Kayuagung, Selasa (10/5).

Meskipun didalam berkas perkara terpisah, namun keduanya disidang secara bersamaan sekitar pukul 15.27 WIB.

Majelis hakim yang diketuai Tira Tirtona SH MH dan hakim anggota Made Kariana SH MH dan Dani Agustinus SH MH setelah membuka persidangan langsung melakukan pemeriksaaan terhadap identitas kedua terdakwa, termasuk juga keabsahan dokumen administrasi penasehat hukum terdakwa dari kantor Hukum JNJ dan rekan.

Usai hal tersebut, majelis hakim mempersilahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri OKI, Rila Febriyana SH MH dan Desi Yumenti SH MH membacakan dakwaan.

Jaksa Rila membacakan dakwaan terhadap terdakwa Asmara, dimana dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwa selama empat tahun berturut-turut, yakni 2016, 2017, 2018 dan 2019, terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbukan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Kasus ini terungkap berawal dari saksi Wiwik Elpani (Staf Kecamatan Tulung Selapan) pada Rabu, 2 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI memperlihatkan dokumen APBDes Desa Simpang Tiga Makmur kepada saksi korban Erieka Bin Karnawi untuk memastikan apakah benar tanda tangan saksi yang ada dalam dokumen Berita Acara Permusyawaratan Desa tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Dokumen Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Simpang Tiga Makmur tentang Rapat membahas RAPBDes tahun Anggaran 2016 dengan Rincinan anggaran sebesar Rp909.680.000.

Kemudian, Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Simpang Tiga Makmur tentang Rapat membahas RAPBDes tahun Anggaran 2017 dengan Rincinan anggaran sebesar Rp1.272.089.000.

Lalu Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Simpang Tiga Makmur tahun Anggaran 2018 dengan Rincinan anggaran sebesar Rp1.162.709.621.

Ternyata saksi mengaku kalau tanda tangan yang tertera dalam BA tersebut bukan tanda tangannya. Saksi sendiri selaku Ketua BPD Desa Simpang Tiga Makmur tidak pernah mengadakan rapat dengan anggota BPD lainnya untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapaan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Sambungnya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 48/DTF/2021/tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si. M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 75050943 pada Kesimpulan yaitu Tanda Tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Erika yang dipersoalkan pada dokumen butir-butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama Erika/Erieka/Erieka (rika) /Erieka bin Karnawi pembanding pada butir I.B merupakan tanda tangan yang berbeda.

Menurut Jaksa, Dokumen Berita acara Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tahun anggaran 2016 s.d 2019 dari Saksi Samsul Bahri (Kepala Desa) dalam keadaan belum ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, kemudian terdakwa karena untuk mempercepat proses penyusunan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) / Dana Desa (DD) dan tanpa izin dari para pihak memalsukan tandatangan Saksi Erika sebagai ketua BPD.

Selanjutnya dokumen tersebut diberikan kembali oleh terdakwa kepada saksi Samsul Bahri. Akibat perbuatan tersebut saksi Erika selaku ketua BPD merasa tidak dihormati dan dihargai.

Lalu bilamana perbuatan tersebut dicontoh oleh masyarakat lain, maka surat penting lainnya akan disalahgunakan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang KUHP.

Kemudian Jaksa Desi Yumenti dalam dakwaannya menyatakan bahwa bakwa Syamsul Bahri Bin Muhammad Nur pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu itu bertempat di Kantor Kecamatan Tulung Selapan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan diancam dengan pasal pidana 263 ayat 2 KUHP.

Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, majelis hakim mempersilahkan kepada terdakwa jika merasa keberatan atas dakwaan tersebut. Namun keduanya mengaku tidak keberatan sehingga sidangnya langsung ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan pada 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sementara itu usai persidangan, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri OKI, M Arif mengatakan, pihaknya memang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adanya permohonan atau jaminan dari keluarga terdakwa dan terdakwa saat ini sedang melaksanakan tugasnya sehingga jika dilakukan penahanan maka dikhawatirkan akan berdampak pada roda pemerintahan desa.

“Untuk pasal 362 ayat 1 dan 2 hukumannya maksimal 6 tahun penjara, selain itu memang pada saat proses penyidikan kedua terdakwa memang tidak ditahan, kita menerima limpahan dari kejati,” katanya.

Terkait dengan tidak digunakannya pasal 55 KUHP dalam kasus tersebut, menurutnya hal itu sesuai dengan peran masing-masing terdakwa. “Nanti kita lihat fakta persidangan seperti apa,” pungkasnya. (feb)