Kasus Dugaan Korupsi Bawaslu Muratara Kembali Digelar

0
Suasana sidang lanjutan terkait dugaan korupsi di Bawaslu Muratara yang digelar di PN Kelas I Khusus Palembang, Kamis (25/8). Foto: Nasihi Sumanto

PALEMBANG – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana hibah Bawaslu Muratara tahun anggaran 2019 – 2020, menyebabkan kerugian negara Rp 2,541 miliar lebih, sesuai audit BPKP kembali digelar Pengadilan (PN) Negeri Klas 1A khusus Palembang, Kamis (25/8) pukul 13.00 WIB.

Efrata Happy Tarigan SH MH didampingi Waslam Makshid SH MH dan Ardian Angga SH MH memimpin jalannya persidangan serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agrin Nico Reval SH dari Kejari Lubuk Linggau hadir langsung dipersidangan.

Sedangkan 8 orang terdakwa juga hadir lewat virtual, yakni Munawir, Paulina, M Ali Asek, Siti Zahro, Hendrik, Tirta Arisandi, Kukuh Reksa Prabu, dan Aceng Sudrajat.

Advokat Indra Cahaya SH MH selaku kuasa hukum dari terdakwa Siti Zahro menegaskan bahwa fakta di persidangan disebutkan bahwa ada pihak lain yang menikmati aliran dana dari Bawaslu itu. Nilainya sekitar Rp2,541 miliar.

Pihak lain yang dimaksud adalah Bawaslu Sumsel. Untuk itu kata dia, pihaknya mempertanyakan hal tersebut dan meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengusutnya.

“Sebab itu ahli yang menulis dan menjadi dokumen negara. Kalau dokumen negara adalah bukti. Maka saya bilang ini ahli dapat dari mana, dia bilang dari konfirmasi. Menurut standar akutansi konfirmasi wawancara langsung. Kalau dokumen negara, tanpa dibilang jaksa harus langsung bertindak,” cetusnya.

“Panggil orang itu, yang disebutnya Bawaslu, orang Polda dan jaksa, harus panggil semua. Equit the low begitu, jaksa harus bertindak atas nama negara. Karena terungkap dipersidangan, panggil itu orang. Tidak perduli siapa pun, tadi disebut bawaslu provinsi, kedua orang Polda tidak tahu, ketiga kejaksaan, nah ini mesti dipanggil. Kalau tidak, kami akan lapor ! Karena ini peran serta masyarakat dalam penanganan korupsi dan dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Sementara JPU dari Kejari Lubuk Linggau Agrin Nico Reval SH menanggapi bahwa dari keterangan ahli di persidangan terkait adanya pihak diduga Bawaslu Sumsel ikut menerima aliran dana. “Sepertinya itu bukan ada bahasa yang terungkap, cuma ada bahasa dilaporan diduga ada aliran lari kesana lari kesini. Itu menurut kita bukan fakta persidangan, tapi itu ranahnya penyidikan akan menggali tersangka-tersangka baru atau belum, inikan ranahnya penuntutan tadi,” ujarnya.

Sementara itu, auditor BPKP Provinsi Sumsel Popy Rahmat Daulay SE menegaskan dari hasil audit kegiatan baik berupa mark up anggaran dan fiktif. Dan kegiatan paling menonjol dari kasus ini, yakni kegiatan meeting di hotel di mark up dan kegiatan pengadaan fiktif mencatut CV Maha Prabu.

“Kegiatan meeting di hotel itu sekitar Rp1,1 miliar di mark up terdiri dari biaya menginap, uang saku dan biaya peserta. Lalu pengadaan fiktif mencatut CV Maha Prabu itu sekitar Rp 649 juta, untuk sewa mebeler. Itu diperuntukan seluruh Panwascam, maupun yang ada di kabupaten, jadi faktanya fiktif ya,” cetusnya.

Dia mengatakan, total anggaran sendiri Rp 9,2 miliar tapi tidak semua dikelola Bawaslu Muratara, sebagian lagi di Panwascam. “Paling yang dikelola kabupaten sekitar Rp 5 miliar, separohnya lagi sekitar Rp 4 miliar di Panwascam dan hal itu tidak kita lakukan audit,” ulasnya.

Terkait pengembalian kerugian negara, auditor BPKP menegaskan bahwa beban penggantian uang belum ada yang mengembalikan “Ya itu kewenangan jaksa dan hakim, kalu kami hanya menghitung kerugian negara, tinggal nanti beban penggantiannya. Silahkan dibuktikan aliran uangnya siapa-siapa yang menikmati, penyidik jaksa membuktikan itu,” tegas Popy Rahmat.

Terpisah, Kasipidsus Kejari Lubuk Linggau Yuriza Antoni SH MH saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Jumat (26/8) pukul 14.30 WIB mengatakan, bahwa kuasa hukum terdakwa Siti Zahro, yakni Indra Cahaya SH MH akan segera menindaklanjuti dan melaporkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait aliran-aliran dana salah satunya ke pihak Bawaslu Sumsel.

“Perihal kerugian negara Rp 2,541 miliar dari 8 terdakwa belum semua mengembalikan. Baru satu terdakwa yakni Siti Zahro yang mengembalikan kerugian negara sekitar Rp 110 juta, yang lain belum ada. Jadi sudah kita lacak aset-aset mereka,” tukas Kasipidsus Kejari Lubuk Linggau. (yns)