Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Muratara, JPU Hadirkan 9 Saksi

0
Suasana sidang kasus dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu Muratara yang digelar di PN Tipikor Kelas 1A khusus Palembang, Selasa (16/8). Foto: Nasuhi Sumanto.

PALEMBANG – Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran (TA) 2019-2020, yang menjerat delapan terdakwa kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor klas 1A khusus Palembang, dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi, Selasa (16/8).

Kedelapan terdakwa tersebut yakni Munawir selaku Ketua Bawaslu, M Ali Asek, Paulina, Kukuh Reksa Prabu, Siti Zahro, Tirta Arisandi, Hendrik dan Aceng Sudrajat. Para terdakwa dihadirkan secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Muratara.

Dihadapan majelis hakim Efrata Happy tarigan SH MH, JPU Kejari Lubuklinggau Agrin Nico Reval SH dan tim mengahadirkan 9 orang saksi. Diantara kesembilan saksi itu, empat diantaranya yakni saksi Yogi (sebagai kontraktor CV Mahaprabu), saksi David Kasdi (sebagai GM We Hotel di Lubuklinggau, Hotel bintang 3).

Sedangkan saksi Ernawati, pemilik warung makan Erna Ayub di Jalur 2 di Muara Rupit mengikuti secara virtual dari Kejari Lubuklinggau.

Saat di persidangan saksi Ernawati mengatakan bahwa Siti Zahri (terdakwa) sering makan di warungnya, dan pernah dikasihnya 2 kwitansi kosong.

Saat pertama beli 15 bungkus nasi, lalu pembelian kedua ada 8 bungkus nasi, total belanja yang mereka bayar Rp 300 ribu. Nah, saat beli nasi yang pertama, terdakwa Siti Zahri meminta 2 kwitansi kosong.

“Karena itu, saya kaget saat diperlihatkan kwitansi pembelian dari Bawaslu Muratara senilai Rp142,685 juta oleh JPU. Sebab seingat saya mereka cuma dua kali membeli nasi di tempat saya. Saat ini rumah makan kami sudah tutup karena saya sakit. Untuk harga Pindang Baung yang kami jual adalah Rp25 ribu per porsi,” ungkapnya.

Sementara saksi Yogi sebagai kontraktor CV Mahaprabu mengatakan, sudah pernah 3 kali diperiksa di Kejaksaan Lubuklinggau. “Tirta (terdakwa) itu minta maaf karena CV saya dipakai untuk pengadaan mebeler. Ada kwitansi ditunjukan penyidik kejaksaan, dengan nominal sekitar Rp 640 juta di tahun 2020. Saya tidak pernah melakukan proyek itu, bahkan tanda tangan saya dipalsukan semua,” seru saksi.

Lalu saksi David Kasdi sebagai GM We Hotel di Lubuklinggau, hotel bintang 3, menuturkan, pihak Bawaslu Muratara pada tahun 2020 pernah melakukan kegiatan rapat, makan dan penginapan di hotelnya selama tiga hari.

“Kamar disewa sekitar 30 orang, total biayanya Rp 32,6 juta. Namun belakangan ternyata nilainya yang mereka laporkan diatas itu. Saya sendiri baru tahu hal ini saat kasusnya mencuat dan saya diperiksa sebagai saksi oleh pihak kejaksaan,” sesalnya.

Yogi mengaku merasa sangat dirugikan oleh ulah pihak Bawaslu Muratara dan berencana akan melaporkan kejadian ini ke polisi. “Tirta (terdakwa) menyampaikan permohonaan maaf melalui Whatsapp. Terkait nama perusahaan saya yang dicatut,” tukasnya.

Untuk diketahui dalam dakwaan JPU Kejari Lubuklinggau menyebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp2,5 miliar dari nilai total dana hibah Rp9,5 miliar untuk pelaksanaan kegiatan Pileg dan Pilpres ditahun 2019, serta pilkada Muratara di tahun 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan Bawaslu Muratara, ada kegiatan yang di mark-up atau penggelembungan anggaran, diantaranya biaya sewa gedung laboratorium komputer SMA Bina Satria untuk seleksi anggota pengawas kecamatan (Panwascam) sebesar Rp40 juta, akan tetapi dari pelaksanaan tersebut pihak sekolah hanya menerima Rp11 juta.

Selain itu, untuk belanja publikasi kegiatan pada penyedia jasa, diantaranya media online sebesar Rp30 juta, namun nyatanya pembayaran itu fiktif atau tidak ada.

Serta dana hibah Bawaslu juga diberikan kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp100 juta atas inisiatif terdakwa Munawir selaku Ketua Bawaslu Muratara.

Atas perbuatannya, JPU menjerat para terdakwa dengan dakwaan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (yns)