Keabsahan Paripurna DPRD OKU Diragukan

0

BATURAJA (fokus-sumsel.com) — Sidang Paripurna dengan agenda Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2019, Jumat (2/11) siang, tidak berjalan mulus.

Ya. Belumlah pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani menyelesaikan pengantarnya, paripurna tersebut mendapat interupsi dari Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Robi Vitergo. Interupsi Robi pertama mengenai jumlah kehadiran anggota DPRD yang menurutnya tidak kuorum.

“Izin pimpinan. Yang namanya sidang mengambil keputusan itu sesuai aturan, harus 2/3 kehadiran anggota DPRD. Tapi, setelah saya hitung, sepertinya tidak sampai. Hanya 22 orang yang hadir pimpinan. Mohon diteliti lagi,” ujar Robi.

Selain itu, Robi menyinggung keabsahan paripurna tersebut. Termasuk rangkaian yang telah dilakukan sebelumnya.

“Saya Ketua Fraksi PKB selama ini melihat ketidaksinkronan. Sebab, masih ada anggota DPRD OKU termasuk pimpinan komisi yang berstatus quo (baca: pindah partai,red), namun masih hadir dalam rangkaian paripurna dan membahas segala sesuatu di DPRD,” ungkapnya.

Dalam interupsinya, Robi pun membacakan sederet aturan, baik dari Mendagri dan aturan lainnya mengenai persoalan tersebut.

“Kan mereka (yang pindah partai) sudah masuk DCT, artinya status dan haknya tidak ada lagi. Oleh karena itu, kami juga fraksi PKB dalam paripurna ini mempertanyakan apakah kita sah secara hukum dan Undang-undang,” tanya Robi.

Sekretaris DPRD (Sekwan) OKU, A Karim kemudian membacakan jumlah kehadiran anggota Dewan berdasarkan absensi kehadiran, yang berjumlah 22 orang. Sementara, 18 diantaranya, tidak hadir. Dengan itu, kata Karim, paripurna dinyatakan kuorum.

Microfon sidang selanjutnya diambil alih Zaplin Ipani. Yang juga lantas menyatakan paripurna tersebut tetap kuorum.

Namun, tak mau ketinggalan, politisi senior asal Partai Bulan Bintang (PBB), Malkomar Du’i, juga turut melontarkan interupsi.

Dalam interupsinya itu, dirinya menyinggung mengenai Tatib yang baru dibahas pihaknya. Oleh karenanya dalam kesempatan tersebut, dirinya meminta paripurna diskor, sehingga pengesahan KUA PPAS bisa dilaksanakan.

Seolah sepakat dengan interupsi Malkomar, Zaplin lantas melempar usulan skor tersebut kepada anggota dewan. Dan mereka pun setuju. Paripurna itu sempat diskor selama 10 menit.

Pihak sekretariat kemudian memberitahukan pada para ketua Fraksi, agar berkumpul di ruang pimpinan. Entah, hal atau lobi apa yang dibahas disana.

Yang pasti, setelah 10 menit diskor, paripurna pengesahan KUA PPAS APBD 2019 itu akhirnya berlanjut dengan lancar, hingga penandatanganan antara Pemkab dan DPRD. (ags)