Home / Sumsel / Banyuasin / KPK Ajak Pejabat Banyuasin Melindungi Kekayaan Melalui e-LHKPNE

KPK Ajak Pejabat Banyuasin Melindungi Kekayaan Melalui e-LHKPNE

Hits: 26

PANGKALAN BALAI – Puluhan Pejabat pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapat materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) elektronik atau e-LHKPN.Dian Widiarti selaku narasumber dari KPK mengatakan sistem baru ini menyelamatkan pejabat negara dalam laporan harta kekayaannya.

e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) lanjut Dian, adalah aplikasi yang berbasis web yang dapat diakses di alamat www.elhkpn.kpk.go.id sehingga data yang di masukan secara otomatis akan tersimpan dalam server KPK. “Jadi laporan harta kekayaan pejabat tidak lagi kirim surat ke KPK, tapi Bapak Ibu bisa di kantor masing-masing. Akan jauh lebih cepat,” kata Dian di Auditorium Pemkab Banyuasin, Senin (12/3).

Dian KPK KPK mendorong pimpinan lembaga / pimpinan daerah untuk memberlakukan sanksi kepada para pejabat yang tidak berlaku harta kekayaannya kepada KPK. “Saat ini masih ada sanksi administratif, hanya saja KPK meminta kepada pimpinan lembaga dan daerah untuk memberlakukan sanksi tegas kepada para pejabat yang tidak mau dilaporkan kekayaan,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Supriono menghimbau Seluruh PNS yang memenuhi syarat, agar wajib LHKPN. “Jangan takut, bersihkan, terbangun dalam Undang-Undang Nomor.28 tahun 1999 termasuk juga pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaannya dengan penyelenggaraan negara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK,” kata Supriono.

Bupati Supriono mengapresiasi sekaligus berharap agar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Laporan E-LHKPN itu benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh peserta untuk berbagi pengalaman dan bertukar informasi dan saran dari nara sumber tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka pengisian LHKPN menggunakan aplikasi E-LHKPN.

Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 dan Penerapan e-LKHPN ini menjadi bagian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuasin, Para Camat, Kabag dilingkungan Pemkab Banyuasin. (Diskominfo / PKP)

About Deni Irawan

Baca Juga

Gubernur Puji Potensi Desa Sungsang

Hits: 12 PANGKALAN BALAI (fokus-sumsel.com) — Dihadapan ribuan masyarakat Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, …