KPU OKU Lakukan Penambahan PPK

0

BATURAJA (fokus-sumsel.com) — Menghadapi pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ulu (OKU) melakukan penambahan terhadap Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK).

Hal ini didasari Keputusan Mahkamah Konstitusi (KMK) yang mengabulkan pengajual Judisial Review dari anggota PPK Jawa Barat, terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota yang jika jumlah mata pilihnya di bawah 300.000 maka anggota KPU dan PPK hanya tiga orang.

“Berdasarkan KMK tersebut, selain mengembalikan jumlah anggota Komisioner KPU, juga berimbas pada PPK yakni lima orang sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 2012,” ujar Ketua KPU OKU, Naning Wijaya, usai acara pelantikan dalam rangka penambahan anggota PPK, Selasa (02/01).

Menurut Naning, setelah pelantikan (PPK) hari ini berdasarkan Surat Keputusan KPU OKU Nomor 325/HK.03.01/KPT/1601/KPU-KAB/XII/2018 tentang Penambahan Anggota PPK dari tiga menjadi lima orang, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja.

Tugas pertama PPK dan PPS secepatnya merekrut anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS adalah eksekutor pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, jadi dirasa perlu untuk secepatnya melakukan pencarian dan perekrutan anggota KPPS.

“Apalagi banyak laporan jika peminat menjadi anggota KPPS sangat kecil. Silahkan beri penjelasan kepada calon anggota KPPS, bahwa dalam pelaksanaan nanti ada 5 jenis surat suara. Serta tingkat kerumitannya tinggi,” terangnya, seraya mengimbau untuk jaga soliditas satu sama lain.

 

# KPU OKU Bantah Orgil Bisa Menyoblos

Terkait adanya informasi yang banyak tersebar di media sosial (medsos) prihal kebijakan KPU pusat yang memperbolehkan orang gila (orgil) untuk memilih (nyoblos), langsung direspon Ketua KPU OKU, Naning Wijaya.

Naning menegaskan, bahwa hal itu hanya isu saja yang digoreng dan sebuah hoax yang berlebihan.

Mengapa demikian, karena tegas Naning, KPU sesungguhnya tidak mungkin menyuruh orang gila untuk memilih.

Dia menjelaskan, bahwa yang dimaksud orang gila ini adalah orang yang terganggu kejiwaannya. Dan tentu, jenis-jenis gangguan jiwa ini kan banyak.

Nah, dalam hal ini, tentunya KPU tidak bisa mengidentifikasi orang-orang yang memilih itu apakah dalam keadaan “sehat” atau tidak (tidak gila).

Sebab, orang susah tidur pun, sesungguhnya sedang terganggu kesehatan kejiwaannya. Nah, gangguan kejiwaan kategori-kategori kecil-lah yang bisa memilih.

Kalau orang gila seperti berita yang beredar di Medsos, menurutnya, itu bentuk hoax yang sangat berlebihan. Karena KPU sampai hari ini tidak mengakomodir itu.

“Ya. Bukan orang gila di pasar, yang kita bawa ke TPS. Intinya, dak ada KPU nyuruh orang gila seperti di jalanan itu untuk memilih,” tegasnya.

Sudah jelas, lanjut Naning, bahwa yang bisa memilih adalah mereka-mereka yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan yang menggunakan KTP saat memilih.

“Yang diakomodir adalah orang yang terdapat di DPT, dan yang menggunakan KTP saat memilih. Kalau dia datang ke TPS, artinya dia bisa memilih. Nah, orang gila tentunya tidak bisa memilih dalam proses pemilihan,” tandasnya. (ags)