Mahasiswa OKU Beri Raport Merah Pemerintahan Jokowi-Kalla

0

BATURAJA (fokus-sumsel.com) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) OKU Raya, Jum’at (26/10) sore mendatangi gedung DPRD setempat. Kedatangan puluhan mahasiswa ini guna melakukan aksi damai mengkritisi empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kala.

Dalam aksi damai ini, para mahasiswa memberikan raport merah kinerja Jokowi-JK yang dianggap telah gagal dalam memenuhi janji-janji kampanye untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia. Raport tersebut diserahkan oleh Ketua KAMMI OKU Raya Ahmad Mubasyir yang diterima oleh Anggota DPRD OKU Yudi Purna Nugraha didampingi Wakil Ketua DPRD OKU Hj Indrawati.

“Kedatanagn kami disini untuk mengingatkan Jokowi atas kinerjanya selama empat tahun, kebijakan yang diambil Jokowi tidak pro dengan rakyat,” teriak salah satu orator.

20 Oktober lanjutnya, genap 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK, namun ternyata secara diam-diam tanpa diketahui oleh masyarakat menaikan harga BBM bahkan mengimpor jutaan ton beras. “Padahal Indonesia adalah negara terkenal banyak sawah dimana-mana, dan hasil panen beras melimpah mengapa harus impor,” tegasnya.

Koordinator Aksi A Mubasyir dalam pernyataan sikapnya menyampaikan 5 tuntutan yakni pertama masalah hutang negara.

Menurut Mubasyir, saat ini hutang luar negeri RI sangat memperihatinkan, tercatat hingga Agustus 2018 hutang luar negeri RI mencapai USD 360,7 milyar, atau Rp.5.484 triliun.

Jika dilihat dari jumlah hutang luar negeri kondisi ini sangat berbahaya terlebih lagi hutang pemerintah digunakan untuk membayar hutang dan gaji. Ini semakin membuktikan kinerja pemerintah saat ini cenderung mengalami kemerosotan, dalam pengelolaan negara.

“Rakyat tidak dapat dibohongi dengan angka-angka yang diciptakan oleh pemerintah, tapi masyarakat dapat merasakan secara langsung efek dari kebijakan-kebijakan yang dilontarkan pemerintah,” ujarnya.

Selanjutnya mahasiswa menuntut masalah kedaulatan pangan, Kedaulatan Hukum, Narkoba serta Masalah Tenaga Kerja Asing. Menurut Mubasyir, peraturan presiden no 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA), cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Padahal masih banyak tenaga kerja lokal yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Walaupun dikatakannya, Pemerintah membutuhkan TKA untuk menarik Investasin dan tenaga ahli ke Indonesia, namun peraturan itu akan menimbulkam dampak negatif lebih besar, termasuk kemampuan pemerintah mengawasi TKA. “Biasa saja TKA yang masuk diiringi barang-barang ilegal termasuk narkoba,” katanya.

Selain itu, lanjutnya tidak ada jaminan TKA dapat mendongkrak Investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Padahal pemerintah juga mempunyai pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran, apalagi jumlah pengangguran masih menjadi persoalan utama. “Kalau tenaga kerja asing dipermudah masuk, artinya persoalan pengangguran belum terselesaikan,”¬†tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD OKU Hj Indrawati didampingi Anggota DPRD OKU Yudi Purna Nugraha yang menemui para mahasiswa mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Yudi pun mempersilahkan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan pernyataan sikap serta raport penilaian mahasiswa terhadap 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK yang akan diteruskan ke pihak terkait. (ags)