Pasca Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ini Penjelasan Komisioner KPU Palembang

0

PALEMBANG — Untuk meluruskan pemberitaan di media sosial terkait penetapan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Palembang oleh Polresta Palembang, terkait dugaan kasus tindak pidana pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Palembang, Eftiyani menegaskan, pihaknya menghadapi semua proses hukum dari para penyidik Polresta Palembang secara kooperatif sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami berlima akan mengikuti proses hukum ini sesuai aturan dan mekanisme sampai selesai, kami siap menghadapi seluruh proses penyidik, karena kami yakin tidak melanggar undang-undang yang ditujukan Bawaslu,” katanya saat keterangan pers di Gedung KPU Palembang, Minggu (16/6).

“Dan kami lima komisioner KPU Palembang akan menghormati proses ini dengan baik, kami tidak akan menghilangkan alat bukti, karena alat bukti sudah disita, nak menghindar dak biso lagi karena tanggung jawab KPU ini besar, jadi akan kami hadapi persoalan ini dengan tenang,” sambungnya.

Meskipun mekanisme KPU Palembang tidak berhak menjawab terkait penetapan dirinya bersama 4 rekan komisioner lainnya sebagai tersangka, Eftiyani mengungkapkan, hal tersebut sudah dijelaskan oleh KPU Provinsi Sumsel, Ketua DKPP dan tokoh pakar kepemiluan, bahwa KPUD Palembang akan menerima dengan ikhlas penuh tanggung jawab.

“Atas proses hukum yang terjadi pada kami, dan penetapan kami sebagai tersangka, kami akan terima dengan ikhlas,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPUD Provinsi Sumsel divisi hukum Hefriyadi menilai, kasus tersebut murni tindak pidana pemilu tentang penghilangan hak suara para pemilih.

“Kami menghargai sudut pandang Polresta Palembang yang menetapkan 5 komisioner KPU Palembang sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana pemilu, tapi sudut pandang kami berbeda,” tuturnya.

Dirinya menginginkan, seharusnya hal tersebut dilaporkan terlebih dahulu pada pihak DKPP, dan jika murni pelanggaran tentu pihak Gakumdu baru menentukan keputusan.

“Menurut kami fakta menghilangkan hak pilih perlu didiskusikan oleh penyidik. Ini persoalan administratif pemilu, seharusnya dibawa dulu ke DKPP,” ujarnya.

Dalam menghargai proses hukum yang sedang berjalan, KPU Provinsi Sumsel bersama KPUD Palembang akan bersama-sama menghadapi kasus ini.

“KPU Sumsel bersama KPU Palembang akan bersama-sama menghadapi kasus ini, kami ada ditengah-tengah mereka, dan ini sudah menjadi bagian kami, karena ini murni pelanggaran pemilu, bentuk upaya kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan kami siap dijadikan saksi ringan,” ungkapnya.

Diketahui 5 komisioner yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ketua KPU Palembang H Eftiyani, Komisioner divisi hukum dan pengawasan Abdul Malik, komisioner divisi perencanaan data dan informasi Syarifudin Adam, komisioner divisi teknis penyelenggaraan Alex Berzili, komisioner divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM Yetti. (yns)