Pemkab – Kementerian ATR / BPN Bahas Perubahan Pola Ruang Banyuasin

0

JAKARTA (fokus-sumsel.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menggelar rapat pembahasan persetujuan substansi (Persub) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin. Rapat diselenggarakan di Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta, Rabu (8/5).

Rapat dibuka langsung oleh Dirjen Tata ruang Kementerian ATR / BPN Dr Ir Abdul Kamarzuki MPM, dan Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Sumosentono serta Ketua Komisi III DPRD Kab Banyuasin Ahmad Juprianto.

Dirjen Tata Ruang memberikan catatan bahwa persda RTRW berlaku selama satu tahun, sehingga Rancangan Perda RTRW yang telah disetujui Persubnya harus segera disahkan / diperdakan paling lama dalam waktu satu tahun.

“Jika lewat dari satu tahun dan Perda RTRW belum disahkan, maka persub yang telah diperoleh tidak berlaku lagi dan proses perubahan Perda RTRW harus dimulai dari awal lagi,” kata Abdul Kamarzuki.

Lebih lanjut Abdul Kamarzuki memutuskan agar kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan strategis harus segera dibuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan perlu dibuat pakta integrasi sebagai salah satu komitmen pembangunan daerah dalam menjalankan perda RTRW.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono mengapresiasi atas fasilitasi yang telah diberikan oleh Kementerian BPN / ATR dan menyampaikan sekilas tentang kondisi geografis dan potensi banyuasin, Visi Misi, dan program prioritas tujuh prioritas Kabupaten Banyuasin.

Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin, Erwin Ibrahim menjelaskan, rapat membahas lintas sektor yang dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan persetujuan dari sektor / kementerian terkait atas substansi rencana perubahan RTRW yang dituangkan dalam pembuatan Perda RTRW.

“Persetujuan lintas sektor yang diperlukan dalam kerangka penjaminan bawah perubahan Perda RTRW Kabupaten Banyuasin telah mengakomodir kebijakan lintas sektor (seluruh kementerian / lembaga terkait),” jelas Erwin.

Mantan Kadiskominfo Banyuasin ini melanjutkan Persub RanPerda RTRW Lintas Sektor akan dituangkan dalam bentuk berita acara persetujuan lintas sektor atas Perubahan Perda RTRW Kabupaten Banyuasin dan penandatanganan Peta Pola Ruang dan Peta Struktur ruang Rancangan Perda RTRW.

“Perubahan Perda RTRW Kabupaten Banyuasin dilaksanakan untuk mengakomodir seluruh kebijakan baik ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten yang telah ditetapkan dengan baik terkait dengan struktur ruang atau telah beroperasi di Kabupaten Banyuasin,” bebernya.

Terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan, yang diminta oleh Pemkab harus mengakomodir SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru. “Untuk Kabupaten Banyuasin salah satu isu penting terkait dengan perubahan Perda RTRW adalah rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api di RanPerda, RTRW, peningkatan seluas 2165 hektar,” pungkasnya.

Perubahan peruntukan pola ruang pada Ranperda RTRW Kabupaten Banyuasin meliputi semua rencana polaruang yaitu Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Bentayan, Hutan Suaka Alam Padang Sugihan, Taman Nasional Sembilang, Hutan Rawa, Sempadan Sungai.

Kawasan Budidaya Perairan, Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Industri, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata, Permukiman Pedesaan, Permukiman Perkotaan.

Perubahan pola ruang sudah mengakomodasi KepmenLHK No.SK.454 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 6/2016 tentang Perubahan KepmenHut No.866 / MENHUT-II / 2014 tgl 29 Des 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Hutan Prov. Sumsel.

Selanjutnya SK Menhut 173 Tahun 2018 tentang Perubahan Batas Sebagian Kawasan Hutan Lindung Air Telang di  Banyuasin. Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Dana. (Diskominfo/PKP)