Pemkab Muara Enim Siap Kerja Sama dengan Kementerian ESDM Tertibkan Tambang Ilegal

0

MUARA ENIM – Menindaklanjuti kejadian longsor di lokasi tambang batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung beberapa waktu lalu, Kamis (05/11) Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Dr. Ir. Ridwan Djamaludin, M.Sc., beserta rombongan mengunjungi Kabupaten Muara Enim.

Kunjungan diawali dengan meninjau lokasi kejadian yang didampingi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Embran Tabrani, M.Si. Selanjutnya Dirjen Minerba beserta rombongan melaksanakan pertemuan terbatas bersama Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H., beserta Forkopimda di Balai Agung Serasan Sekundang. Pertemuan ini membahas penanganan penambangan batubara tanpa izin.

Dalam penjelasannya, Plt. Bupati menyampaikan bahwa Pemkab. Muara Enim bersama TNI-Polri sudah sejak 2010 mengupayakan penertiban, mulai dari sosialisasi, penerbitan Surat Edaran Bupati, pembentukkan tim terpadu, gelar pasukan, razia, hingga penertiban dan penindakan.

Namun permasalahan tersebut masih belum berhasil, apalagi sejak 2015 dengan munculnya UU No. 23/2014 yang mengatur semua kewenangan pertambangan Minerba menjadi urusan pemerintahan provinsi dan kemudian terbit UU No. 3/2020 yang mengembalikan kewenangannya ke pemerintah pusat, maka Pemkab. Muara Enim tidak dapat berbuat banyak karena sudah berada diluar kewenangan daerah.

Untuk itu Plt. Bupati berharap kehadiran Dirjen Minerba dapat memberikan solusi. Dirinya menegaskan siap bekerja sama sehingga menghindari dampak kerusakan lingkungan maupun risiko kecelakaan tambang.

Sementara itu Dirjen Minerba menyampaikan bahwa pihaknya segera melakukan investigasi dan kajian lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil.

Namun dirinya memiliki bayangan agar nantinya penambang ilegal yang merupakan warga lokal dapat dibina dalam sebuah wadah semacam badan usaha milik desa sehingga terdata dengan jelas dan mampu dibina oleh perusahaan tambang, seperti PTBA dengan memperhatikan prosedur dan keselamatan. Menurutnya hal ini masih akan dikaji lagi, termasuk melihat aturan hukum yang berlaku. (ril)