Pengacara JA Nilai Saksi Cuma Berasumsi Saja

0
Kelima saksi saat ditanyai para hakim dalam sidang di PN Palembang.

# JPU KPK Hadirkan Lima Saksi

PALEMBANG – Sidang lanjutan terhadap Wabup OKU, Johan Anuar (JA) terdakwa dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kls 1 A Khusus Palembang, Selasa (05/01).

Sidang kali ini agendanya mendengarkan keterangan lima saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima orang saksi tersebut yakni Mujio, Supriono, Sastrawan, Hendri Heranopa dan Umirtom.

Kelima saksi tersebut berasal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten OKU dan mantan Sekda OKU.

Kelima saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan pada majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum KPK, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan yang menjerat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar.

JPU KPK Muhammad Asri Firwan SH MH menjelaskan, dari kelima saksi yang dihadirkan ini pihaknya ingin memperjelas terkait pembahasan anggaran antara badan eksekutif dan legislatif. Dimana, para saksi merupakan unsur TPAD yang diketuai oleh Sekda.

“Yang kami gali disini saat rapat pembahasan anggaran antara badan eksekutif dan legislatif ada penambahan anggaran dari Rp2,5 miliar menjadi Rp6,5 miliar,” ujar M Asri Irawan saat scorsing sidang.

Menurutnya, penambahan anggaran tersebut secara tiba-tiba dilakukan diduga adanya keinginan dari Sekretaris Daerah yang kala itu dijabat oleh Umirtom.

Yang mana saat itu Sekda sebagai Ketua TPAD memerintahkan agar anggaran tersebut dapat terlaksana. “Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ada perubahan nominal dari Rp2,5 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Apakah sudah dibahas di eksekutif, atau hanya sebatas pesanan perorangan yang tiba-tiba muncul. Itu yang juga kita gali. Untuk keseluruhan ada 90 saksi namun akan kita pilah-pilah. Mungkin untuk saksi selanjutnya akan kita hadirikan dari kepanitian dan pengadaan,” terangnya.

Sementara itu, Titis Rachmawati SH MH selaku ketua tim penasihat hukum terdakwa Johan Anuar usai sidang mengatakan, fakta di persidang terungkap bahwa hanya keterangan mantan Sekda OKU, Umirtom yang seolah-olah ada peran terdakwa JA di dalam kasus pengadaan lahan kuburan tersebut. “Padahal fakta persidangan kewenangan peranan intervensi klien kami terhadap eksekutip tidak ada dalam pengadaan tersebut termasuk prosudurnya,” terangnya.

Namun dikatakan ibu tiga anak yang juga menjabat sebagai Ketua Ikadin Sumsel ini, keterangan saksi Umirton mengasumsikan dan menyimpulkan sendiri peran Johan Anuar sebagai pemilik tanah.

“Kalau katanya klien kami pemilik tanah itu sekarang dimana perannya di dalam kasus ini. Jadi mana buktinya kalau tanah tersebut milik JA. Kepemilikan tanah tersebut harus dibuktikan dengan surat,” tegasnya.

Sejauh ini kata Titis, JPU belum bisa membuktikan dakwaan tersebut dan hanya berdasarkan katanya-katanya saja. “Kami mengkhawatirkan dan menduga jangan-jangan sudah ada muatan politis dan ada yang sudah mengkondisikan kasus ini,” tutur dia.

Diketahui dalam dakwaan JPU KPK RI menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan saat JA masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten OKU periode tahun 2009-2014.

Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta mengarahkan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten OKU seluas ±10 Ha yang berlokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU.

Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Terpidana Drs. Umirtom selaku Sekda OKU tahun 2011-2014, Akhmad Junai Asisten Pemerintahan Sekda OKU 2012, Ir Najamudin MM selaku Kadinsosker OKU tahun 2013 serta Hidirman alias Hidir. (yns)