Presiden Minta Menteri, Gubernur dan Bupati Wujudkan Visi Indonesia 2045

0

JAKARTA (fokus-sumsel.com) — Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 (100 tahun Indonesia merdeka) harus disikapi dengan serius. Presiden RI Joko Widodo meminta Para Menteri Kabinet Kerja/Gubernur/Bupati untuk bekerja maksimal.

“Jangan bekerja dengan cara-cara biasa saja. Terutama untuk menjadi negara terbesar ekonomi ke-4 di dunia,” kata Jokowi pada Musrenbangnas di Ballroom Hotel Shangrila Jakarta, Kamis 9 Mei 2019.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Presiden, Indonesia harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi antaral lain permasalahan infrastruktur. “Negara harus dapat mewujudkan pemerataan infrastruktur. Semua daerah harus menyambungkan titik-titik kawasan industri, kawasan wisata, sentra industri kecil, pusat produksi pertanian dan perkebunan,” jelasnya.

Persoalan berikutnya, lanjutnya, adalah Reformasi birokrasi dan reformasi struktural harus betul-betul dijalankan. “Kelembagaan dan perizinan di pusat dan daerah harus dipotong,” kata Jokowi.

Ia menilai, Lembaga yang tidak efisien dan yang tidak memberikan kontribusi pada negara akan dihapus. Semakin simpel dan sederhana organisasi akan semakin cepat dan fleksibel dalam berlari dan memutuskan kebijakan. Jangan teruskan pola dan tradisi lama.

“Harus dilakukan penyederhanaan perizinan. Selama 20 tahun lebih, tidak dapat menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena investasi dan perizinan yang berbelit, baik di pusat dan daerah. Banyak pengusaha datang, namun kita tidak bisa merealisasikan. Contohnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Angin/Panas Bumi semuanya ruwet. Ada 259 izin membuat investor terengah-engah. Sudah dipotong menjadi 58 izin, namun jumlah ini masih terlalu banyak, maksimal 5 izin (investasi listrik),” sambung Presiden.

“Permasalahan defisit neraca perdagangan, kita harus fokus pada investasi barang ekspor dan investasi pada substitusi barang impor. Jika perlu, tidak perlu ada izin. Harus ada kemauan kuat jika kita tidak ingin terjebak dalam Middle Income Trap,” jelas Jokowi.

Persoalan ketiga, Pembanguan SDM. Pembangunan Sumber Daya Manusia harus diselesaikan. Sebanyak 51% tenaga kerja adalah lulusan SD. Ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana jutaan tenaga kerja harus diupgrade melalui training dan pelatihan agar tenaga kerja menjadi lebih baik.

Pemerintah pusat dan provinsi/kab/kota agar memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa untuk sekolah di dalam dan luar negeri. Terutama pada bidang science dan teknologi untuk bisa mengejar negara lain.

“Jangan terjebak pada anggaran rutinitas. Lima tahun kedepan jangan sampai ada stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak,” harapnya.

Tak kalah penting, Jokowi menjelaskan Pendidikan harus link and match dengan industri, sehingga sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Zaman sudah digital ekonomi tetapi SMK kita masih jurusan SMK Bangunan. Siapkan SDM untuk hal baru. Misalnya business process outsourcing, seperti di Filipina yang menghasilkan income terbesar dari jasa-jasa yang bagus,” beber Jokowi.

“Beberapa SMK sudah berubah, jangan kalah cepat dengan perubahan yang sangat cepat (internet of things, 3D printing, virtual)” pungkasnya.

Senada, Bupati Banyuasin H Askolani SH MH melihat Problem, tantangan, dan persoalan yabg sudah dipetakan. “Tinggal kita mau atau tidak untuk menyelesaikannya. Upaya yang keras dapat mewujudkan Indonesia 2045 menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia. Tapi jika terjebak dengan rutinitas, tidak berani berubah, maka jangan bermimpi untuk itu,” kata Bupati Askolani.

Musrenbang juga dihadiri Bupati Banyuasin H Askolan, Kepala Bappeda litbang Erwin Ibrahim, serta Kadinkes dr H Masagus M Hakim. (Diskominfo/PKP)