Puluhan Warga Damarpura Ajukan Protes

0
Bukti tanda tangan puluhan warga yang  protes terkait pemilihan anggota BPD di desa Damarpura
Bukti tanda tangan puluhan warga yang protes terkait pemilihan anggota BPD di desa Damarpura.

 

MUARADUA (fokus-sumsel.com) – Puluhan Warga Desa Damarpura Kecamatan Buana Pemaca mengajukan protes kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) terkait Pemilihan serta Rencana pengangkatan Anggota Badan Permusyawarah Desa (BPD) yang dilaksanakan di desa setempat.

Protes Puluhan warga desa Damarpura tersebut di sampaikan kepada Bupati OKU Selatan Senin (11/2) melalui perwakilan warga yang datang langsung ke kantor Bupati di komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten OKU Selatan.

Protes ini mereka sampaikan karena warga menganggap pemilihan anggota BPD di desa Damarpura selain kurang transparan juga tidak demokrasi karena anggota BPD yang telah dibentuk dan tinggal menunggu SK tersebut bukan di pilih secara langsung oleh masyarakat yang ada di desa tersebut atau melalui pemilihan ataupun pemungutan suara.

Melainkan di tunjuk langsung melalui musyawarah tersendiri yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama calon anggota BPD yang telah dibentuk di kediaman rumah pribadi sang Kepala Desa tampa melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut.

Joni Antarobi, salah satu Perwakilan puluhan warga Damarpura yang mengajukan protes, menyebutkan mereka tidak bisa menerima hasil keputusan penunjukan anggota BPD yang ada saat ini.

“Jangankan masyarakat memilih langsung, pengumuman tentang akan adanya pemilihan anggota BPD di desa ini tidak ada sama sekali, tapi tiba tiba telah terbentuk,” ujarnya mempertanyakan.

Atas dasar itu, ungkapnya selaku masyarakat pihaknya meminta kepada Bupati OKU Selatan untuk bisa meninjau ulang penunjukan anggota BPD yang ada di desa Damarpura saat ini. Sebab penunjukan itu dilakukan di kediaman Kepala Desa dan bukan dipilih berdasarkan keinginan seluruh masyarakat.

“Penentuan BPD ini tidak dilakukan secara demokrasi dan tidak dilakukan secara langsung dengan penuh transparan,” tegas Joni selaku perwakilan puluhan warga Damarpura saat dibincangi fokus sumsel prihal protes yang dilakukan.

Ditambahkan Joni selain mendatangi kantor Bupati guna menyampaikan permasalahan pemilihan anggota di desa Damarpura, pihaknya juga telah menyerahkan bukti tanda tangan puluhan warga yang  protes terkait pemilihan anggota BPD di desa Damarpura yang telah dilakukan tersebut kepada Bupati.

“Semua telah kami serahkan ke Bupati dan berharap untuk di tindak lanjuti,” pintanya.

Sementara itu Kepala Desa Damarpura Tabroni saat di temui fokus sumsel dikediamannya membenarkan jika untuk anggota BPD di desa yang dipimpinnya telah terbentuk dan terdiri 9 Orang sebagai perwakilan masyarakat beberapa dusun yang ada di desa damarpura.

Namun dirinya menolak jika dikatakan pemilihan atau penujukan anggota BPD yang telah ada saat ini dan baru terbentuk tersebut tidak transparan karena tidak adanya pengumuman kepada seluruh warga desa serta dan dianggap tak berjalan secara demokratis.

Menurut Tabroni, pemilihan anggota BPD di desa tersebut dilakukan berdasarkan dua Opsi yang telah ditentukan yakni pemilihan langsung atau melalui musyawarah dan pihaknya memilih opsi musyawarah.

Hal itu, terangnya karena selain untuk menghemat waktu dan biaya, kesepakatan untuk opsi musyawarah tersebut sebelumnya juga telah melalui petunjuk dari pihak dari kecamatan.

Dilanjutkannya pada saat di adakan musyawarah tersebut selain dihadiri calon anggota BPD juga dihadiri oleh  pihak dari kecamatan serta beberapa perwakilan warga desa yang menyaksikan pemilihan anggota BPD yang baru.

“Jika ada pro kontra itu wajar, yang jelas pelaksanaan musyawarah pemilihan anggota BPD yang dilakukan telah sesuai mekanisme dan aturan sekaligus petunjuk yang ada,” tuturnya.

Selain dari dua opsi tersebut, terang Tabroni, pihaknya juga pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan sebelum dilakukan musyawarah.

“Jadi saya rasa tidak ada yang salah, hanya memang pemilihan dilakukan secara musyawarah bukan pemilihan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (den)