Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor Gubernur Sumsel

0

PALEMBANG (fokus-sumsel.com) –Sekitar 200 Mahasiswa dari universitas Sriwijaya Palembang, Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Guna menuntut penyelesaian masalah konflik lahan PTPN 7 Cinta manis di Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (25/4).

Ratusan Mahasiswa yang datang sekitar Pukul 13.00 WIB, memulai aksinya dengan melakukan Border atau membuat pembatas dengan mengaitkan tangan mereka satu sama lain, dari depan pintu kantor Gubernur Sumsel hingga ke tiang taman tiang bendera dimana bendera merah putih berkibar.

Aksi ini juga diwarnai dengan aksi treatikal dari para mahasiswa yang menyajikan sebuah drama dirampasnya lahan milik para pertani, janji-janji yang tidak ditepati hingga adanya korban yang berjatuhan. Ini sebagai bentuk protes dan penggambaran seperti apa yang di alami oleh masyarakat dalam konflik lahan PTPN 7 Cinta manis.

Dalam Orasinya, mahasiswa dan beberapa warga menuntut segera dilakukan pengukuran ulang lahan seperti yang dijanjikan oleh Gubernur Sumsel. Kemudian secepatnya 3 tersangka PTPN segera di adili dan segera diganti kepala Dinas Tenaga kerja Sumatera Selatan.

“Lahan punya warga yang dibayar 109 hektar sedangkan yang diukur warga 1253 hektar. Tindak pidana ketenagakerjaan, sekarang kasusnya ada 20 desa, sedangkan perusahaan tidak punya HGU, per hari ini perusahaan tidak ada HGU, padahal menurut Perpres No 86 tahun 2018 tanah yang tidak HGU wajib diserahkan kepada masyarakat. Kasusnya juga sudah di jaksa dan sudah ada 3 orang  jadi tersangka,” ujar Dedi Krisna, Perwakilan Masyarakat dan buruh yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Setelah 2 jam lebih unjuk rasa yang dilakukan tak kunjung menemukan titik terang, ratusan mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sumsel, namun aksi tersebut dihadang oleh aparat kepolisian hingga menimbulkan kericuhan dan saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian.

Mengetahui hal itu, Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), akhirnya melakukan mediasi dengan para mahasiswa.

Mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain bersungguh-sungguh menyelesaikan konflik agraria PTPN VII Cinta Manis dengan  masyarakat sesuai hasil rapat tim gugus tugas pada 10 April 2019

Kemudian menekan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP)  melakukan pengukuran ulang dengan melibatkan mahasiswa paling lambat tanggal 05 Mei 2019.

Lalu mengadakan forum lanjutan pada tim gugus tugas untuk membahas teknis pengukuran ulang lahan dihadiri oleh mahasiswi paling lambat tanggal 30 April 2019

Dalam Kesepakatan itu juga, Kepala DLHP Sumatera Selatan,  Edward Chandra siap turun dari jabatannya jika Point – point dalam perjanjian diatas tidak dilaksanakan.

“Kami putuskan besok dengan tim berangkat kelokasi, apabila tidak  selesai dalam konteks penyelesaian ini, kamipun siap untuk melakukan upaya yang diminta mereka termasuk kepala  LH turun, tapi penyelesaian ini harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah, pihak PTPN VII Cinta Manis dan juga warga,” tegasnya. (yns)