PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa berjanji akan menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Ini menindaklanjuti terkait surat dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Ratu Dewa mengatakan, dirinya bersama Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang akan langsung bertandang ke Kemenpqn RB.
“Kita akan meminta ke Menpan RB suatu pertimbangan dengan mengirimkan surat secara resmi,” jelas Sekda Ratu Dewa, usai memimpin apel gabungan di BKB Palembang, Senin (6/6).
Menurut dia, keberadaan honorer di lingkungan Pemkot Palembang sangat dibutuhkan. Terlebih kinerja honorer ini menjadi ujung tombak dalam pemerintahan.
“Ya, hal ini juga (masalah honorer) sudah pernah dibahas melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi). Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB, kita diberikan batas waktu untuk menyelesaikannya sampai 28 November 2023,” ungkapnya.
Sekda melanjutkan, seluruh tenaga honorer harus menjadi prioritas direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tidak hanya tenaga pendidikan dan kesehatan saja yang menjadi prioritas usulan, namun kita usulkan juga dari formasi lain agar mereka bisa direkrut menjadi PPPK,” tegas Dewa.
Bahkan, perekrutan seluruh tenaga honorer untuk diikat dalam PPPK ini juga langsung didukung Walikota (Wako) Palembang. “Mereka juga harus mengikuti rangkaian tes di PPPK nanti dengan jumlah Non PNSD sekitar 5.400,” jelasnya. (sus)
