Selama 2018, 9 ASN OKU Diberhentikan

0

BATURAJA — Kementrian Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Indonesia (Kemenpan-RB) mulai memberlakukan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kepegawaian negeri. Dimana setiap ASN yang melanggar disiplin seperti tidak pernah masuk kerja, narkoba, korupsi dan nikah sirih wajib diberhentikan dari ASN.

Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili saat dikonfirmasi Senin (10/6) mengatakan, jika Pemkab OKU sudah melaksanakan aturan tersebut dengan penerapan aturan lama yakni PP 53. Terbukti ditahun 2018 sedikitnya 9 orang pegawai diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat.

“Untuk aturan itu sudah kita laksanakan sejak lama dengan penerapan PP 53. Dengan alur Kepala OPD melapor kepada kita, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan diberikan peringatan jika masih tidak bisa dibina kita sidang untuk memutuskan ASN tersebut dapat dipecat atau tidak,” katanya.

Dikatakan Mirdaili, yang paling berat dalam PP yang baru ini, pelanggaran pidana korupsi untuk 2019 saja sudah ada 2 orang ASN yang dipecat, termasuk satu orang ASN yang terlibat kasus korupsi. “Kita juga sedang menangani kasus ASN yang kedapatan nikah sirih, posisinya sedang dalam proses,” kata Mirdaili.

Yang jelas Mirdaili mengatakan Pemkab siap melaksanakan aturan yang dibuat Kemenpan-RB tersebut. (kie)