Semua Sudah Dilakukan Sesuai Aturan

0

KAYUAGUNG –Kasus dugaan pelanggaran pidana pada pileg 2019 yang telah terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah menempuh pada tahab pemeriksaan dokumen C7 (daftar hadir pemilih, surat pemberitahuan memilih) yang ada di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Dan kini dokumen tersebut telah diserahkan oleh pihak KPU kepada pihak penyidik sesuai peraturan yang ada.

“Penyidik minta alat bukti terkait kasus pidana yang terjadi di Kecamatan Pedamaran, karena alat bukti yaitu dokumen yang diminta berada dalam kotak, maka pihak penyidik membuat surat resmi untuk melihat dan memeriksa alat bukti tersebut. Alat bukti yang diminta sudah diserahkan KPU ke penyidik sesuai aturan yg ada, Naah!! buka kotak ini wajib dihadiri oleh pihak Bawaslu dan Kepolisian,” ungkap Ketua KPUD OKI, Deri Siswadi saat dibincangi melalui via seluler, Jum’at (14/6).

Untuk permasalahan terkait publikasi di beberapa media yang menyatakan adanya pelarangan dari pihak KPU pada pihak pelapor dan seorang wartawan yang saat itu hendak menyaksikan langsung jalanya proses tersebut, kata Deri semua itu dilakukan sesuai aturan perundangan yang ada, bahwa yang wajib menyaksikan itu hanya pihak Kepolisian dan Bawaslu saja. “Itu memang aturanya dan bahkan faktanya pihak Kepolisian dan Bawaslu yang saat itu hadir merekapun sepakat tidak memperbolehkan,” tegas Deri.

“Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan kepihak penyidik karena hal ini adalah ranah penyidik atau setidaknya pihak Bawaslu, karena dalam hal ini pihak KPU tidak ada kepentingan. Ini sudah ranah Gakkumdu artinya proses penyidikan ini bila telah selesai langsung ke Kejaksaan dan Pengadilan dan tidak lagi mempengaruhi proses hasil Pemilu di OKI,” jelas Deri kepada awak media.

“Kita berharap proses penyidikan tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai aturan sehingga permasalahan dugaan pelanggaran pidana pemilu ini dapat terang benderang,” tandasnya. (feb/gan)