SP3N-SBS Tolak Pembentukan Holding dan Subholding Pertamina

0

PALEMBAN1G, (fokus-sumsel.com) – Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga Sumbagsel (SP3N-SBS) menolak pembentukan holding dan subholding PT Pertamina (Persero) dan meminta kepada Menteri BUMN membatalkan keputusannya dan mengembalikan peran PT Pertamina sebagai kuasa negara dalam pengelolaan migas nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Presiden Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga Sumbagsel, Yohan Efendi bersama pengurus serikat pekerja pertamina pemasaran dan niaga Sumbagsel di Palembang, Rabu terkait Subholding Pertamina Go Public.

Mencermati konstelasi terkait perusahaan saat ini, pembentukan pertamina holding dan subholding pada 12 Juni 2020 yang kemudian subholding/anak perusahaan ditargetkan akan di IPO-kan paling lama dua tahun kedepan, SP3N-SBS sebagai salah satu konstituen FSPPB (federasi serikat pekerja pertamina bersatu) memiliki pandangan antara lain bahwa pembentukan holding dan subholding dalam struktur organisasi PT Pertamina adalah sarat dengan kepentingan bisnis para penguasa dan sekaligus pengusaha dan telah mengabaikan amanah konstitusi, perundang-undangan berlaku dan perjanjian kerja bersama serta semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas penguasaan energi.

Bahwa pembentukan sub holding justru merusak tatanan bisnis migas nasional yang sebelumnya PT Pertamina selaku BUMN memiliki kendali untuk menyeimbangkan usaha di sektor hulu dan hilir sehingga outputnya adalah harga BBM relatif terjangkau dan tersedia sampai di daerah pelosok nusantara maka dengan model organisasi sub holding akan mendorong masing-masing entitas bisnis mengejar KPI, fokus mencari keuntungan, memenuhi deviden dan pajak serta mengabaikan prinsip saling support dalam satu entitas bisnis yang terintegrasi.

Bahwa model organisasi sub holding juga akan mengabaikan peran negara dalam mengontrol kebutuhan energi masyarakat, karena kendali ada pada swasta/publik selaku pemegang saham dan berlaku hukum pasar, hal ini berdampak harga jual BBM dan elpiji semakin tidak terkendali dan tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga akan berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Bahwa pembentukan sub holding yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan anak-anak usaha yang berarti telah terjadi pemisahan unit bisnis perusahaan (unbundling) adalah pelanggaran perjanjian kerja bersama pasal 7 ayat (8) dimana FSPPB selaku wakil pekerja tidak dilibatkan.

Menyikapi permasalahan tersebut maka SP3N Sumbagsel-FSPPB menyampaikan sikap menolak pembentukan holding dan subholding PT Pertamina (Persero) dan meminta kepada Menteri BUMN membatalkan keputusannya dan mengembalikan peran PT Pertamina sebagai kuasa negara dalam pengelolaan migas nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

“Apabila tidak mengindahkan aspirasi kami sebagai pekerja PT Pertamina (persero) maka kami akan menempuh upaya hukum maupun melakukan aksi industrialisasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,” katanya. (SW)