Tak Serahkan LADK, Parpol Dapat Sanksi Tegas Dari KPU OKU

0
Ketua KPU OKU, Naning Wijaya
Ketua KPU OKU, Naning Wijaya

BATURAJA (fokus-sumsel.com) — Pihak Partai Politik (Parpol) wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 22 September 2019 mendatang. Jika sampai waktu ditentukan Parpol belum juga menyerahkan LADK maka sanksi tegas akan diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Ogan Komering Ulu (OKU).

“Jika sampai waktu ditentukan parpol tidak menyampaikan LADK maka sanksinya bisa-bisa seluruh Calon DPRD OKU yang ada di Parpol tersebut dicoret semua atau gugur dari daftar calon,” kata Ketua KPU OKU, Naning Wijaya melalui Kasubag Hukum KPU OKU, Aidil.

Ia menambahkan, jika parpol menyampaikan LADK namun tidak lengkap atau ada beberapa calon DPRD OKU dipartai tersebut belum menyampaikan LADK maka akan diberi waktu perbaikan. Namun jika sampai waktu perbaikan habis maka Calon DPRD yang tidak menyampaikan LADK akan gugur dari daftar pencalonan.

“Masa perbaikan selama lima hari setelah menyampaikan LADK. Sampai saat ini belum ada parpol yang menyampaikan LADK. Sesuai jadwal mulai 22 September baru bisa menyampaikan LADK ke KPU,” katanya.

Sebelumnya, Anggota KPU OKU, Devisi SDM dan Parmas, Yudi Risandi mengatakan, Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres baru bisa dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir sampai 13 April 2019.

Yudi menegaskan semua kegiatan kampanye sudah terjadwal jadi diharapkan semua Bacaleg harus mentaati jadwal kampanye. Termasuk juga dengan peraturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

“Tanggal 23 September hingga 13 April setiap partai diperbolehkan memasang APK. KPU sendiri yang memfasilitasi baleho 4×6 meter serta spanduk berukuran 1,5 x 4 meter,” kata Yudi saat mensosialisasikan jadwal kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di kantor KPU OKU.

Sementara untuk jumlah AKP yang difasilitasi oleh KPU, kata Yudi, pihaknya masih menunggu anggaran dari KPU provinsi. APK yang difasilitasi KPU ini untuk partai politik (Parpol) bukan untuk caleg perorangan.

“Jumlahnya masih belum diketahui. kalau disain APK kita serahkan ke pihak partai politik yang berkewajiban untuk mendesainnya kita hanya membuatkannya saja,” kata Yudi.

Saat disinggung mengenai masalah kampanye lewat media sosial dan media massa. Yudi menjelaskan jika untuk media sosial partai sudah bisa melakukan kampanye termasuk setiap Bacaleg.

Sementara untuk di media massa baik itu cetak dan online akan diberikan waktu kampanye mulai 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Jika ada salah satu calon melanggar ketentuan APK yang telah disosialisasikan oleh KPU maka bisa-bisa seorang Bacaleg bisa saja digugurkan pencalonannya,” tegas Yudi. (ags)