Tim Kejari Eksekusi Terpidana Korupsi Jalan Pinpes

0

PALEMBANG (fokus-sumsel.com) — Tim eksekutor Kejaksaan Negeri Palembang, Kamis (28/3) sekitar pukul 23.50 WIB mengeksekusi terpidana Kasus Korupsi pembangunan jalan lingkungan Pondok Pesantren Jamiayatul Khoiriah, Palembang tahun anggaran 2011.

Terpidana Ariandani AMd Bin Rusman Efendi Bustan yang merupakan mantan ASN di Dinas PU Cipta Karya Palembang ini dijemput dari kediamannya di daerah Tanjung Harapan, Kenten Permai tanpa ada perlawanan.

Eksekusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Asmadi SH MH didampingi Kasipidsus, Andi Andri Pratama SH dan Kasiintel, Eko Yuristianto SH beserta jajaran lainnya ini dilakukan berdasarkan perintah putusan Mahkamah Agung dengan sprint pelaksanaan putusan no 23/N.6.10/ft.1/11/2015 tanggal 10 November 2015 atas putusan MA no 2231 K/Pidsus/2014 tanggal 07 September 2015.

Dimana dalam putusan tersebut MA menolak permohonan Kasasi dari terpidana dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

“Terpidana sudah kita eksekusi untuk dijebloskan ke Rutan klas 1 Tipikor Pakjo guna menjalani masa hukumannya yang ditentukan,” ungkap Kasipidsus Kejari Palembang, Andi Andri Pratama, Jumat (29/3).

Vonis MA yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim MA, Dr Artidjo Alkostar SH MH tersebut, ujarnya jauh lebih berat dari Putusan PN Palembang yang memvonis 1 tahun penjara.

Terpidana yang sebelumnya dituntut oleh JPU Romi Pasolini SH selama 1 tahun dan 6 bulan ini dibuktikan oleh Majelis Hakim MA melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas perbuatannya dalam proyek tersebut terpidana selaku PPTK dianggap tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan bersama-sama terpidana lainya Muhammad Trianto SH bin Chaerudin yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan.

Sedangkan dalam hal ini Muhammad Trianto SH bin Chaerudin atau CV Agro Sintesa telah menerima seluruh pembayaran atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) itu, sehingga oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp160.474.033,13.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Asmadi SH MH menegaskan, Kejaksaan Agung yang dalam hal ini ditindaklanjuti oleh Kejati dan seluruh Kejari di Indonesia bertekad untuk menyelesaikan semua tunggakan pelaksanaan eksekusi terhadap para pidana yang telah putus dan telah mempunyai ketetapan hukum. "Namun belum menjalani hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam putusan. Ini tekad kita,” katanya.

Terkait eksekusi terhadap Ariandani AMd, dirinya mengatakan ini merupakan tunggakan eksekusi tahun 2015, sebab mestinya yang bersangkutan telah menjalani eksekusi pada tahun 2015.

“Harusnya 4 tahun yang lalu terpidana ini di eksekusi, namun karena keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui makanya belum bisa sehingga dimasukkan dalam program tangkap buronan di Kejaksaan Agung dan Alhamdulillah semalam kita berhasil menangkap dan mengamankanya,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Asmadi SH MH. (yns)