Disdik Kota Palembang Hadiri Reses Anggota DPRD Dapil II di SMPN 10

0
Disdik Palembang menghadiri reses anggota DPRD Palembang masa persidangan II/2022 Dapil II meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kemuning, dan Sukarami, di SMPN 10 Palembang, Selasa (30/8). Foto: Erik Agustino

PALEMBANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang menghadiri langsung reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang masa persidangan II/2022 Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kemuning, dan Sukarami, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Palembang, Selasa (30/8).

Kepala Disdik Kota Palembang H Akhmad Zulinto ditemui usai kegiatan mengatakan kehadirannya direses ini untuk menyampaikan apa saja yang dibutuhkan sekolah. “Alhamdulillah banyak permasalahan yang kami sampaikan ke para wakil rakyat. Mulai dari gedung hingga sarana prasarana yang belum terselesaikan, termasuk permasalahab guru yang diangkat P3K,” terangnya.

Disamping itu, pihaknya juga meminta dukungan wakil rakyat untuk mendampingi para guru sekitar 3.500 orang untuk diangkat jadi P3K.

Bukan itu saja, pihaknya juga meminta dukungan anggaran untuk tunjangan kepala sekolah yang diusulkan sejak satu hingga dua tahun terakhir. “Kami usulkan untuk tunjangan kepala sekolah dasar minimum Rp5 juta. Sementara tunjangan kepala SMP sekitar Rp10 juta. Ini sebagai reward kepada kepala sekolah. Mengingat pemanfaatan dana BOS sudah dijalankan dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 10 Palembang Toni Sidabutar menambahkan pihaknya merespon positif reses anggota DPRD Kota Palembang. “Ya, baru kali inilah ada kunjungan reses anggota DPRD ke sekolah. Kami bisa menyampaikan apapun yang menjadi kebutuhan sekolah,” tuturnya.

Dia pun berharap dukungan para wakil rakyat agar Pemkot Palembang dapat memberikan bantuan kepada siswa miskin.

Dia melanjutkan saat ini ada sekitar 500 siswa tidak mampu. Dari jumlah itu, paling ada sekitar 200-500 siswa yang menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Begitu pula soal tunjangan kepala sekolah, pihaknya juga berharap dukungan para wakil rakyat dalam hal penganggaran. “Artinya jika PAD mumpuni, tunjangan kepala sekolah dapat direalisasikan. Ya, mungkin saya tidak dapat, karena saya hampir pensiun,” tegasnya. (rik)