PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel menggelar Rapat Paripurna XIII dengan agenda penyampaian pengantar LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2019. Rapat paripurna yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini dilakukan secara vidio conference beserta Pemerintah Provinsi Sumsel, Senin (20/04).
Pada rapat paripurna yang digelar secara vidio conference ini dipimpin Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati yang didampingi pimpinan DPRD Sumsel lainnya yakni HM Giri Ramanda N Kiemas, Kartika Sandra Desi dan Muchendi Mahzareki. Para pimpinan berada di ruang Banggar, anggota DPRD Sumsel di ruang fraksi masing-masing dan Gubernur Sumsel Herman Deru berada command center Pemprov. Sumsel.
Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati pada rapat paripurna mengatakan rapat paripurna ini digelar ditengah pandemi Covid-19 ini dilakukan secara vidio conference, meski demikian tidak akan melanggar peraturan tata tertib yang ada. “Paripurna ini tetap sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk pembahasan dan penelitian LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2019 yang telah disampaikan, maka akan dilakukan pembentukan pansus.
“Pansus-pansus yang telah ditunjuk sesuai bidang-bidang yakni pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan kesos. Pembahasan dan penelitian akan diberikan waktu sejak tanggal 20 April hingga 6 Mei 2020,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang mengamanatkan Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
Menurut dia, tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel periode 2019-2023. Selama setahun ini kata HD banyak prestasi dan keberhasilan pembangunan yang dicapai sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. “Kita sudah mendapat 52 penghargaan atau rata-rata setiap 8 hari mendapat 1 penghargaan sejak HDMY dilantik 1 Oktober 2018,” jelasnya.
Selain capaian prestasi tersebut, dalam penyampaian laporannya HD membagi materi menjadi dua bagian. Dimana yang pertama adalah soal prioritas pembangunan Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Pembangunan. Kemudian kedua adalah realisasi pengelolaan keuangan daerah.
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsek terdapat 16 sasarab yang setiap tahun dirangkum dalam beberapa prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Sumsel tahun 2019 meliputi pembangunan manusia berkualitas, yakni dengan keberhasilan meningkatkan beberapa caoaian IPM, menurunkan angka kemiskinan dan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan.
Kemudian pengurangan kesenjangan wilayah yang tergambar dari pencapaian infrastruktur dasar pada sanitasi sebesar 83,02%, air minun layak sebesar 80,37% dan juga peningkatan jalan mantap di Sunsek yang sangat signifikan pada 2019.
Selanjutnya adalah peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis green growth, dan stabilitas keamanan dan pemantapan reformasi Birokrasi.
Tak hanya itu, HD juga menyampaikan capaian indikator makro pembangunan tahun 2019. Yaknu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71 % yang lebih tinggu dibanding nasionak sebesar 5,02% dan tertinggu di regionak Sumatera serta Peringkat 3 tertinggi (Regional Sumatera dab Bali) setelah DIY Yogyakarta 6,60% dan DKI Jakarta 5,89%.
Selain menyampaikan pengantar tersebut, gubernur juga ikut menyaksikan pembentukan Pansus-Pansus berdasarkan komposisi komisi-komisi DPRD Provinsi Sumsel. Setelah rapat penyampaian pengantar LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2019, rapat paripurna juga dilanjutkan dengan rapat pembentukan pansus-pansus di DPRD Sumsel. (ADVERTORIAL)
