Komisi V DPRD Sumsel Berhasil Perjuangkan Tambahan Kuota Vaksin

0

PALEMBANG, – Komisi V DPRD Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI yang langsung diterima oleh Plt Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dr. Maxi Rein Rondunuwu, DHSM, MARSb beserta jajaran.

Kunjungan kerja tersebut sehubungan dengan kuota vaksin di Sumsel yang terbatas dimana jumlah sasaran vaksin 6.303.096 orang, sedangkan kebutuhan vaksin (2 dosis/orang) totalnya 12.606.192 dosis.

“Jadi,¬† kedatangan kami Komisi V DPRD Sumsel untuk meminta tambahan jumlah kuota untuk Sumsel,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Rabu (15/9).

Menurut dia, sebagai gambaran jumlah faskes vaksinasi Sumsel 457 layanan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik) dengan kemampuan vaksinasi harian 150 orang artinya perhari kebutuhan Vaksin 457 x 150 orang sebanyak 68.550 orang perhari.

Total dosis vaksin diterima Sumsel sampai hari ini 2.926.000 dosis dari target 6,3 juta orang atau (12,6 juta dosis) jadi Sumsel masih kurang 9,7 juta dosis vaksin,
sedangkan kuota yang diterima Sumsel saat ini 365 ribu dosis perbulan dan yang sudah terdistribusi sebanyak  2.800.870 dosis dengan rincian yang distribusi vaksinasi tahap 1 sebanyak 1.476.266 dosis (23,42%) orang yang divaksin dan tahap vaksinasi kedua baru 13,22%, tuturnya.

Jadi, lanjutnya dosis sampai akhir tahun Sumsel kekurangan 9,7 juta dosis maka perbulan Sumsel butuh kuota vaksin sebanyak 3,2 juta dosis vaksin.

Ia menuturkan, permohonan untuk menambah kuota vaksin Sumsel Alhamdulillah di kabulkan Plt Dirjen P2P Kemenkes RI hanya Dinkes Provinsi harus aktif mengupdate data distribusi vaksin se- Sumsel serta memperbanyak Sentra Percepatan Vaksin di Sumsel.

Selain itu buat vaksinator (petugas memvaksin) yang jumlahnya se Sumsel 3.300 orang terdiri dari (ASN, non ASN, TNI dan Polri). Berdasarkan PMK kemenkes RI nomor HK. 01.07/Menkes/4723/2021 tentang Juknis penganggaran Vaksinasi  maka dalam vaksinator berhak diberikan Honor dan dianggarkan di Provinsi untuk Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Puskesmas dan Rumah sakit di Daerah yang diambil dari alokasi DAU dan DAK tahun 2021, katanya. (Sw)