Pemohon SF Ajukan Bukti Surat dan Tiga Saksi

0

PALEMBANG, – Sidang lanjutan gugatan praperadilan terhadap pihak Polda Sumatera Selatan (Sumsel) terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No SP.DIK/49.b/2021/ditreskrim tertanggal 20 April 2021, dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHPidana dan/atau pasal 70 Jo Pasal 5 UU No 16 tahun 2021, tentang Yayasan yang telah diubah menjadi UU No 28 tahun 2004, tentang perubahan atas UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Senin (10/5) di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Dimana Shinta Fellaroza yang merupakan Pengawas Yayasan Tekhnik Kimia yang lebih dikenal SIT Al Azhar Kairo,  melalui kuasa hukumnya  Dr Darmadi Djufri dan Associates Law Firm yang beralamat di Jl Sukabangun II selaku pemohon mengajukan gugatan  praperadilan terhadap pihak Polda Sumsel selaku termohon.

Sidang di gelar dengan hakim tunggal Touch Simanjuntak SH MH dan dihadiri Dr Darmadi Djufri dan rekan selaku pihak pemohon dan pihak Polda Sumsel di wakili Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumsel selaku termohon di wakili Kompol Asep.

Persidangan kali ini dengan agenda pembacaan Duplik termohon dilanjutkan penyerahan bukti surat pemohon dan termohon dan dilanjutkan pemeriksaan saksi dari pemohon.

Ketiga saksi dihadirkan diketahui bernama Ica Pratiwi selaku Bendahara Yayasan Tehnik Kimia, M Ibadi selaku Sekretaris YayasanTehnik Kimia dan saksi ahli, Yuli Asmara Tri Putra yang merupakan dosen STIH Sumpah Pemuda Palembang.

Menurut Darmadi Djufri, kalau persidangan gugatan praperadilan ini sudah masuk persidangan keempat.

“Pada hari ini kami pemohon diperiksa untuk pembuktian surat dan saksi, surat-surat yang kami ajukan ada beberapa yang menurut kami sangat prinsip sebagai alat bukti dan itu tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum pihak termohon dalam hal ini pihak Polda Sumsel dalam rangka memeriksa perkara yang dilaporkan pemohon di Polda Sumsel,” katanya usai persidangan.

Menurutnya yang dijadikan dasar oleh pihak Polda Sumsel hanya rekening koran dari Bank Mandiri saja sementara pihaknya menyampaikan banyak alat bukti  yang harusnya menjadi acuan pihak Polda Sumsel.

“Dengan tuduhan kita bahwa pembina yayasan inisial  i telah melakukan penggelapan dana yayasan, pemindahan dari rekening yayasan ke rekening pribadinya dan dari sisi undang-undang yayasan dia telah melakukan pengalihan uang dalam yayasan adalah pelanggaran undang-undang yayasan,” katanya.

Sementara, lanjutnya berdasarkan keterangan yang terungkap saksi mengakui telah terjadi penggelapan dana yayasan secara pribadi yang dilakukan oleh IB selaku pembina yayasan.

Sedangkan keterangan saksi juga mengungkapkan bahwa unsur pidana kasus ini sudah terpenuhi, perbuatan itu sudah masuk dalam perbuatan pidana, penggelapan dan pelanggaran yayasan.

“Dalam periksaan di Polda Sumsel juga sudah ada ahli diperiksa dan hari ini kita buktikan apakah betul ahli itu sudah diperiksa, lalu kapasitas ahli itu apakah dia ahli pidana atau ahli apa, nanti kita uji, kapan dia diperiksa gitu,” katanya.

Persidangan ditunda untuk dilanjutkan besok dengan kesimpulan dan putusan hakim. (Sw)