Pengawas Yayasan Teknik Kimia Praperadilankan Polda Sumsel

0

PALEMBANG, – Pengawas Yayasan Tekhnik Kimia atau yang lebih dikenal SIT Al Azhar Kairo, Shinta Fellaroza mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Sumatera Selatan terkait surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Palembang, pada Rabu (5/5).

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No SP.DIK/49.b/2021/ditreskrim tertanggal 20 April 2021, dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHPidana dan/atau pasal 70 Jo Pasal 5 UU No 16 tahun 2021, tentang Yayasan yang telah diubah menjadi UU No 28 tahun 2004, tentang perubahan atas UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Gugatan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang di
hadapan majelis hakim dengan hakim tunggal Touch Simanjuntak SH MH
dan dihadiri Dr Darmadi Djufri dan rekan selaku pihak pemohon dan pihak Polda Sumsel diwakili Bidang Hukum (Bidkum), Kompol Asep, selaku termohon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, maka pihaknya menguji keabsahan dikeluarkannya SP3 oleh Ditreskrimum Polda Sumsel dan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, tentang “sah atau  tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”.

Permohonan Praperadilan  yang teregister  dengan nomor perkara : 11/Pid .Pra/2021/PN.Plg tertanggal 27 April 2021 ini fokus kepada mekanisme Penyidikan yang pihaknya beranggapan cacat hukum dan tidak sesuai prosedur  serta terlalu dini (premature), mengingat hemat pemohon  masih ada langkah hukum yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik namun tidak dilakukan yakni belum dilakukan Pemeriksaan terhadap pihak bank dimana rekening yayasan yang dibuat, berkaitan dengan pengalihan aliran  dana dan pencairan dana dari rekening yayasan ke rekening terlapor.

Selain itu belum dilakukannya pemeriksaan saksi ahli yang berkaitan dengan Laporan pidana pelapor, belum dipertimbangkan mengenai auditor external untuk dilakukan pemeriksaan, tidak diberikannya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang menjelaskan perincian mendetail atas langkah-langkah hukum yang telah, sedang, dan/atau akan dilakukan oleh penyidik, kejanggalan dikeluarkannya SP3 Nomor SP.Dik/49.b/IV/2021/Ditreskrimum tertanggal 20 April 2021 yang dituangkan dalam Surat Nomor SP2HP/384/IV/2021/Ditreskrimum perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 26 April 2021 dengan tidak melalui Surat terpisah perihal khusus SP3 dan penanganan perkara yang cukup terlalu lama yang mana klien pelapor telah melapor di SPKT Polda Sumsel sejak tanggal 21 Februari 2020 (1 tahun berjalan belum ada penetapaan tersangka) dan yang membuat kejanggalan lanjutan perkara ini ditangani oleh Unit 1 (PPA) Subdit IV Reskrimum Polda Sumsel  yang kita mengetahui Unit ini merupakan didominasi Perkara Perempuan dan Anak terkhusus lex spesialist.

 

Selanjutnya pelapor selaku tim Kuasa Hukum  Shinta Fellaroza pun akan mempertanyakan banyak hal terkait Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana apakah sudah dilakukan oleh termohon praperadilan secara 0bjektifkah dan profesional yang kemudian akan kami uji dan buktikan saat persidangan agenda Pembuktian nanti.

Tuntutan permohonan praperadilan pemohon,  yakni SP3 yang dikeluarkan termohon praperadilan tidak sah dan tidak beralasan hukum sehingga dicabut serta memerintahkan kepada termohon praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara pidana dalam laporan Polisi Nomor LPB/133/II/2020/SPKT  tertanggal 21 Februari 2020 yang diterima oleh Polda Sumsel serta melimpahkan perkaranya ke kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi gugatan tersebut pihak termohon dari Bidkum Polda Sumsel Kompol Asep meminta waktu untuk menyusun jawaban atas gugatan tersebut dan akan disampaikan Kamis (6/5).

Hakim Touch Simanjuntak SH MH akhirnya menunda persidangan  hingga Kamis (6/5) dengan agenda jawaban pihak termohon.

Menurut Dr Darmadi Djufri, dalam praperadilan ini, objek permohonan yang diregistrasikan ke PN Palembang yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No SP.Dik/49.b/2021/ditreskrimum tertanggal 20 April 2021, dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHPidana dan/atau pasal 70 Jo Pasal 5 UU No 16 tahun 2001, tentang Yayasan yang telah diubah menjadi UU No 28 tahun 2004, tentang perubahan atas UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

“Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP, maka kami menguji keabsahan dikeluarkannya SP3 oleh Ditreskrim Polda Sumsel dan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, tentang “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menyebut, permohonan praperadilan ini fokus kepada mekanisme penyidikan yang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai prosedur serta terlalu dini (premature), mengingat mengatakan

Menurut dia , laporan kliennya sudah sangat lama sekali di tangani Polda  Sumsel  yaitu tanggal 21 Februari 2020 dan dalam perjalanannya mangkrak sampai akhirnya kliennya berupaya melakukan komunikasi baik what Apps kepada Kapolda Sumsel dan  baru ditindaklanjuti.

“Memang proses pemeriksaan di tingkat penyelidikan tidak berjalan sebagai aturan undang-undang yang ada,” katanya.

 

Laporan kliennya terkait terjadinya tindak pidana psal 374 KUHP tentang penggelapan dan pasal 70 jo pasal 5 Undang-Undang tentang Yayasan yang dilakukan oleh terlapor berinisial I selaku pengelola Yayasan Tehnik Kimia yang lebih popular mengelola Sekolah Islam Al Azhar.

“Menurut laporan dari klien kita di Polda Sumsel terlapor ini telah melakukan penggelapan dana yayasan yang kalau dihitung  berdasarkan transaksi yang sudah didapatkan barang buktinya lebih kurang Rp7, sekian miliar , dalam proses di kepolisian banyak sekali kejanggalan dan keanehan-keanehan,” katanya.

Ia mencontohkan ada saksi dari pihak pemohon dipanggil pihak kepolisian secara sepihak  tanpa prosedur yang benar dan dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa laporan tersebut tidak cukup alat bukti.

Sehubungan dengan itu pihaknya minta hakim membatalkan SP3 tersebut dan proses penyidikan terhadap kliennya bisa ditindaklanjuti.(sw)