PALEMBANG, – Dengan masuknya Provinsi Sumatera Selatan peringkat 10 besar tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk provinsi tersebut pada tahun 2022 mendatang.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli mengatakan, dengan tingginya angka kemiskinan, maka akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kalau IPM nya rendah maka DAU untuk Sumsel akan berkurang artinya DAU dari pusat akan berkurang ke Pemerintah Provinsi Sumsel
Menurut dia, pada tahun 2021 ini dana DAU untuk Provinsi Sumsel berkurang, karena Pandemi Covid 19. Karena itu lanjutnya, pada tahun 2022 jangan sampai ada asumsi dana DAU ini bekurang karena tingkat kemiskinan di Sumsel ini yang semakin meningkat.
Ia menuturkan, ada tiga indikator yang dapat menurunkan IPM. Pertama umur panjang dan hidup sehat, kedua pengetahuan dan terakhir yakni standar hidup layak, ini yang menjadi tolak ukur IPM.
Sehubungan dengan hal itu wakil rakyat dari PKS ini berharap agar Pemprov Sumsel kedepannya lebih serius dalam menangani angka kemiskinan yang ada di provinsi tersebut.
Pemprov Sumsel harus serius, seluruh Operasi Perangkat Daerah (OPD) harus duduk bersama membuat program yang terintegritas dengan menunjuk dinas yang terkait sebagai leading sektor, hingga target pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan tercapai, ujarnya.
Sementara secara nasional dari data BPS, Provinsi Sumsel termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin. Sumsel menempati urutan ke 10 provinsi termiskin. (SW)
